Pusat Akan Tingkatkan Anggaran Pendidikan Vokasi Rp 25,9 T pada 2019

JAKARTA, Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan vokasi sebesar Rp 2,37 triliun, menjadi Rp 25,9 triliun pada 2019. Sejalan dengan kenaikan itu, pemerintah ingin tiap-tiap gubernur menentukan terlebih dulu tiga bidang prioritas.

Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Madya), A.Md (Ahli Madya).

Dengan begitu, anggaran yang ada fokus dimanfaatkan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di ketiga bidang tersebut.

“Kami minta supaya jangan uangnya naik tetapi tidak ada perubahan. Kami minta mereka fokus di bidang apa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Oleh karenanya, ia memanggil setidaknya tujuh pemimpin daerah guna membahas program prioritas vokasi. Misalnya, satu daerah unggul di bidang peternakan atau pariwisata, maka vokasinya bakal disesuaikan dengan keahlian itu. Dengan begitu, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) betul-betul ahli di bidangnya.

Untuk itu, kurikulum dan modul SMK akan diubah sesuai dengan bidang yang diprioritaskan masing-masing gubernur. Selain itu, pemerintah akan bekerja sama dengan industri supaya siswa SMK yang bersangkutan bisa melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan mereka. Sebab, menurut Darmin praktik di sekolah saja belum cukup untuk menunjang keahlian siswa.

Sejalan dengan rencana tersebut, nantinya siswa SMK bakal menerima beberapa sertifikat kompetensi. Misalnya, ahli memanggang kopi dan pandai menanam kopi . “Satu siswa bisa memeroleh lima hingga enam sertifikat kompetensi  Bahkan kalau dia dikeluarkan dari sekolah pun dia masih bekerja dengan itu,” katanya dilansir katadata.coid.

Hal-hal inilah yang ingin dilakukan pemerintah dalan waktu dekat. Setelahnya, pemerintah bakal menyeleksi SMK yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuannya, supaya masyarakat tidak lagi membuat SMK hanya untuk mendapat BOS, sementara kualitas pendidikannya tidak diperhatikan. “Itu nanti. Sekarang kami minta mereka fokus dulu,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan, ada sembilan unggulan di daerahnya seperti rekayasa teknologi hingga seni lawak. “Nah yang seni lawak ini sulit sekali mencari tenaga pengajarnya,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran  terbuka (TPT) per Agustus 2018 sebesar 7 juta orang atau 5,34% dari dari total 131,01 juta orang angkatan kerja. Jumlah tersebut naik sekitar 130 ribuan orang dibandingkan dengan posisi Februari tahun ini yang sebesar 6,87 juta orang (5,13%), meskipun turun dibandingkan Agustus tahun lalu yang sebesar 7,04 juta orang (5,5%).

Secara rinci, TPT paling tinggi terjadi di kalangan angkatan kerja berpendidikan menengah. TPT pada lulusan SMK yaitu 11,24%, melonjak dibandingkan Februari tahun ini yang sebesar 8,92%, namun turun dibandingkan Agustus tahun lalu 11,41%.

Selanjutnya, TPT pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,95%, lebih tinggi dibandingkan Februari tahun ini 7,19%, namun turun dibandingkan Agustus tahun lalu yang mencapai 8,29%. “Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA,” demikian tertulis dalam laporan BPS (5/11).