Potensi Konflik Pilkada, dari Politik Uang, Netralitas ASN, hingga Keberpihakan Petugas

BANJARBARU, Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2020 nanti masih menyimpan sejumlah potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Berbagai isu bisa menjadi pemicu, mulai perundang-undangan, politik uang, hingga keberpihakan petugas KPU atau Bawaslu terhadap salah satu kandidat!

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan catatan hasil evaluasi pemilu 2019 dan memaparkan potensi konflik di daerah menjelang Pilkada 2020. Beberapa yang menjadi catatan penting diantaranya produksi berita dan informasi hoaks dan SARA, politik uang, masalah teknis logistik, dan kelengkapan formulir. “Bawaslu menemukan 16.124 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.474 pelanggaran hukum lain, serta 2.415 bukan pelanggaran,” katanya dalam sebuah acara di Jakarta.

Bagja membeberkan kondisi geografis daerah berpengaruh terhadap perkembangan konflik. Dirinya beralasan, setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Maka iaberharap, antisipasi potensi konflik dalam Pilkada 2020 akan melibatkan semua unsur seperti TNI, kepolisian, KPU, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat di setiap daerah. “Melalui kerja sama semua stakeholder, baik TNI dan Polri, pemuka adat, tokoh agama, KPU, maka kita secara bersama-sama mencoba meredakan tensi konflik yang akan terjadi,” paparnya.

Dari penelusuran kanalkalimantan.com, ada beberapa unsur yang bisa menjadi penyebab potensi konflik Pilkada. Pertama, sosialisasi Undang-undang Pilkada, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Peraturan KPU yang belum maksimal. Lalu, adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ditengarai banyak ASN sengaja berpihak dalam Pilkada dengan harapan mendapat promosi dari calon kepala daerah yang didukung. (Baca: Beberapa Potensi Konflik Pilkada 2020)

Beberapa Potensi Konflik Pilkada 2020

Pilkada di Kalsel

Di sisi lain, Pilkada di tujuh kabupaten/kota dan provinsi di Kalsel diperkirakan berlangsung kondusif. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kesbangpol Adi Santoso saat Rakor Penanganan Konflik Sosial di Pilkada 2020 yang berlangsung di Hotel Aston Banua, Kamis (28/11). “Secara umum kita melihat Kalsel cukup kondusif. Tetapi perkembangan situasi tetap kita pantau,” katanya.

Pertemuan yang juga dihadiri tokoh masyarakat, agama, organisasi mahasiswa, serta Kesbangpol tingkat kabupaten/Kota se-Kalsel tersebut, membahas pemetaan potensi konflik dari semua institusi. Termasuk mendapat informasi-informasi penting yang dapat menjadi masukan untuk diperhatikan oleh tim terpadu. “Kalau memang konflik sudah terjadi, ada upaya-upaya rehabilitasi yang dapat dilaksanakan secara terpadu, pascakonflik terjadi. Tetapi sejauh ini Kalsel aman,” harapnya.

Sementara Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkiemengatakan, rakor sebagai upaya pemerintah dalam membangun komitmen bersama untuk memantapkan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. “Jadi ini upaya atau tindakan dini untuk memetakan, melihat kalau ada potensi konflik saat tahapan Pilkada nanti,” katanya.

Salah satu potensi yang dapat terjadi menjelang Pilkada, adanya kepentingan politik oleh pihak tertentu. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan kekacauan situasi saat masa pilkada nanti. “Ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak kita harapkan. Yang jelas adalah semangat kebersamaan, kita ingin Kalsel damai, tertib, aman. Baik sebelum, saat maupun setelah pelaksanaan Pilkada,” harap Haris Makkie.(fikri)