Pemkab Banjar Targetkan Dongkrak Indeks Desa Membangun

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pada 2021 sampai 2025 Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi target pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, karena daerah lain sudah menargetkan sesuai Permendes No 2 tahun 2016.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan potret dari tingkat keberhasilan desa, agar dapat diketahui pembangunan desa tersebut berhasil atau tidak.

Pengukuran IDM tersebut berdasar tiga indeks yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan Indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banjar Syahrialludin saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura Senin (6/3/2023) pagi.

 

Baca juga: Akhirnya Klaim Asuransi Petani Gagal Panen di Banjarbaru Dibayar

Syahrialludin mengungkapkan, secara nasional presiden mengamanatkan ke semua daerah agar pada 2023 terbebas dari desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menuju desa mandiri.

Sejak IDM menjadi target pemerintah daerah, capaian 2022 sudah tidak ada desa sangat tertinggal, sementara desa tertinggal dari 49 desa menjadi 13 desa. Rilis data tahun 2023 berdasar input data tidak ada desa tertinggal dan memiliki 5 desa mandiri.

“Ini menjadi tanggung jawab semua SKPD di Kabupaten Banjar guna mendongkrak menjadi desa mandiri,” ujar dia.

Yang menjadi perhatian semua SKPD, lanjut Syahrialludin, yaitu dimensi pertama indeks ketahanan sosial di antaranya infrastruktur desa berupa jalan, jembatan, gorong-gorong.

Untuk bidan desa yang seharusnya 1 desa 1 bidan, masih ada yang merangkap untuk 2 desa dan kesadaran tingkat kepesertaan BPJS masih kurang.

Dimensi indeks ketahanan ekonomi diantaranya ada produk unggulan desa tetapi belum dikelola secara maksimal, masih ada BUMDes yang kurang aktif dan terbatasnya lembaga simpan pinjam.

Baca juga: Nelayan Hilang di Perairan Kotabaru Akhirnya Ditemukan  

Sementara dimensi indeks ketahanan lingkungan diantaranya ketersedian sumber air bersih di desa-desa yang ada di bantaran sungai masih kurang, sungai yang tercemar karena limbah cair atau sampah dan tidak ada perencanaan tata ruang desa.

“Dalam menyusun anggaran masing-masing SKPD mencantumkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak kenaikan IDM menjadi desa mandiri,” harap dia. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter: rls
Editor: Dhani