Opsi Anggaran untuk Wujudkan ‘Mimpi’ Mega Proyek Jembatan Pulau Laut-Batulicin

KOTABARU, Mega proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut-Batulicin sepanjang 6,5 km diharapkan akan dapat kembali berjalan. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Alfisah mengatakan, belum adanya perkembangan terhadap tindak lanjut proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut, maka perlu dipertanyakan atas rencana ekspose kementerian dan pemprov.

“Kapasitas kami di daerah untuk menanyakan ini karena banyaknya desakan dan dorongan dari masyarakat yang menanyakan progress atas proyek Jembatan Pulau Laut yang sangat dinantikan realisasinya,” kata Alfisah.

Menurut Alfisah, tidak diharapkan terjadinya ke-vacuman atas proyek jembatan terpanjang di Indonesia tersebut. Untuk itu, DPRD Kotabaru akan terus mendorong dimana titik kesalahannya untuk kemudian diperbaiki sehingga bisa berlanjut.

Dia mengatakan, dewan tetap berpegang pada komitmen untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut meski ada perubahan opsi pembiayaan yang diputuskan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. “Kami (pemerintah daerah Kotabaru) akan selalu siap jika ternyata pemerintah pusat mengharuskan adanya perubahan komposisi sharing pendanaan dalam pembangunan jembatan Pulau Laut,” tegasnya.

Hal itu dikemukakan sebuhungan dengan akan dilakukannya ekspose Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah ada pertemuan dalam rapat koordinasi bersama DPRD Kotabaru, Wakil Bupati Kotabaru H Burhanudin, DPRD Kalsel dan anggota DPR RI  Dardiansyah.

Dijelaskan Alfisah, pusat dalam hal ini baik Bappenas dan Kementerian PUPR berjanji akan memback-up kelanjutan mega proyek Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dengan Tanah Bumbu. Namun harus terlebih dulu ada penelitian dan kajian yang kemudian dilakukan ekspose ke publik.

Nah, dari penjelasan kementerian, kondisi keuangan negara saat ini masih sangat terbatas yang diperuntukkan proyek-proyek besar seperti ini. Maka dimungkinkan akan dilakukan beberapa opsi, salah satunya akan dilibatkannya pihak ketiga atau swasta. Sebagai gambaran awal pola sharing dana yang akan dilakukan adalah pembiayaan pembangunan jembatan, khususnya untuk bentang tengahnya.

Sementara disinggung adanya kemungkinan berubahnya komposisi sharing sebagaimana kesepakatan awal Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp 250 miliar, Provinsi Rp 500 miliar dan sisanya pusat, politisi Partai Nasdem ini secara tegas, Kotabaru akan selalu siap dengan opsi apapun baik menyangkut perubahan besaran sharing dana.

“Jika memang komposisi sharing dana yang sebelumnya disepakati itu berubah, maka kami selalu siap dengan konsekuensi tersebut, asalkan jembatan terus dilanjutkan, karena ini hajat hidup masyarakat luas,” tegasnya.(rico)