Minta Tak Berpolemik soal Seaglider, Pengamat Militer Sindir Pernyataan Menhan

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat tak berpolemik berkaitan dengan temuan seaglider, mendapat sindiran peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.

Menurut dia, perbincangan soal temuan ini akan terus bergulir jika tak ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak TNI. “Harus diingat, rakyat adalah pemilik rumah yang namanya Indonesia ini. Wajar enggak sih, jika pemilik rumah meributkan gangguan terhadap keamanan rumahnya?” cetus Fahmi saat dihubungi, Senin (4/1/2021).

“Atau sebaliknya, wajar enggak jika pemilik rumah membahas tentang bagaimana penjaga rumah membereskan gangguan dan melindungi asetnya?” lanjutnya dilansir cnnindonesia.

Sebelumnya, Prabowo, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta semua pihak tak berpolemik soal temuan seaglider ini.

“Kementerian Pertahan mengajak publik tidak berpolemik yang kontraproduktif, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI khususnya Angkatan Laut pasti akan menangani permasalahan tersebut,” kata Dahnil.

Fahmi menyebut keamanan wilayah perairan Indonesia khususnya di laut memiliki banyak celah dan rawan disusupi pihak asing. Khususnya, di wilayah-wilayah perbatasan yang ada di teriotorial Indonesia.

Pasalnya, alat utama sistem persenjataan (alutsista) RI minim sekaligus pengelolaan kelautan di Indonesia yang buruk. “Harus diakui, keamanan laut kita masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial,” ujarnya.

Dia pun menduga seaglider yang ditemukan di Selayar itu sesuatu yang sengaja dipasang di perairan Indonesia dengan tujuan buruk atau berpotensi merugikan Indonesia. “Siapapun pemiliknya, menurut saya perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional dan mengancam kedaulatan kita,” katanya.

Jika memang pemilik perangkat itu telah ditemukan sudah tentu pemerintah mesti segera menyampaikan protes atas barang yang masuk ke wilayah teritori Indonesia itu.

“Menggunakan saluran diplomatik untuk menyampaikan protes dan peringatan keras. Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” kata dia.

Fahmi juga menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR berdiskusi untuk menentukan langkah apa yang mesti diambil demi meningkatkan keamanan dan menutup celah rawan yang bisa disusupi asing itu. “Pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang mesti diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah rawan ini, dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya,” kata dia. (cnnindoneisa/antara)

Editor: cell