Lakukan Audiensi, Pihak Driver Online Kecewa Atas Sikap Aplikator

BANJARMASIN, Forum Driver Online (FDO) Kalsel sambangi DPRD Kalsel untuk beraudiensi dengan pihak aplikator ojek online (Go-Jek dan Grab). Namun, audiensi tersebut masih jauh dari kata memuaskan bagi pihak FDO. Sementara para aplikator memilih bungkam dan menolak untuk diwawancara awak media usai audiensi.

Ketua FDO Kalsel, Pandu Setiawan menyampaikan bahwa poin-poin tuntutan yang pihaknya layangkan saat demo beberapa waktu lalu masih menghasilkan jalan buntu.

“Kalau ditanggapi, sudah. Tapi jauh dari kata selesai. Kami terus terang tidak mendapat kepuasan jawaban,” ungkapnya.

Tuntutan yang paling ingin pihak FDO hilangkan adalah perihal driver prioritas. Saat audiensi, aplikator mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah ada mengumumkan ihwal driver prioritas ini. Namun, terang Pandu, driver prioritas tersebut riil karena dirasakan langsung oleh pihaknya saat berada di lapangan dan hal mengenai driver prioritas memang pernah diberitahukan oleh pihak aplikator secara tidak tertulis saat melakukan kopdar dengan FDO.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Pandu bahwa driver prioritas dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan kecemburuan antar driver. “Driver sama-sama kumpul di satu tempat, yang dapat orderan orangnya yang itu-itu saja. Yang lain bengong saja nunggu orderan,” ungkapnya.

Pihaknya juga ingin meminta transparasi ihwal bagaimana kriteria dari driver prioritas tersebut dan bagaimana caranya agar para driver mendapatkan prioritas tersebut. “Tapi yang paling penting adalah hilangkan prioritasnya,” harap Pandu.

Berbeda dengan aturan lama yang tidak ada driver prioritas. Aturan lama lebih mengutamakan driver yang berada di titik yang paling dekat dari pemesanan. Sejak ada prioritas, driver yang mendapat pesanan biasanya berada di titik yang tidak tetap atau bahkan jauh. Sehingga hal ini juga jelas merugikan pihak driver karena harus menempuh jarak yang lebih jauh dengan bayaran tarid yang kecil.

“Driver yang prioritas mau mengambil pun takut, nanti tidak jadi prioritas lagi. Jadi driver seperti terus dipacu (untuk kerja). Bahkan untuk mematikan aplikasi pun mereka agak mikir-mikir. Takutnya besok malah jadi tidak prioritas lagi,” bebernya.

Di lain hal dalam audiensi, sempat juga dibahas perihal pemotongan pajak driver yang kurang transparan. Driver yang berpenghasilan 4,5 juta dalam sebulan akan otomatis dipotong oleh pihak aplikator untuk pajak. Saat diminta bukti potongan, pihak aplikator tidak bisa secara langsung membeberkan secara langsung bukti potongan dan harus menunggu kurang lebih satu bulan.

“Intinya pertemuan ini kita sangat tidak puas dengan jawaban aplikator. Selama pertemuan mereka tidak pernah menjawab apa yang jadi tuntutan dan pertanyan, mereka mengalihkan ke hal-hal lain terkait kebaikan dan kebagusan mereka,” pungkas Pandu.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Supian HK memberi waktu satu minggu lagi sebelum audiensi berikutnya. Ia harap kedua belah pihak dapat mempersipkan draft-draft yang nantinya menjadi bahan pertimbangan DPRD Kalsel guna mencari jalan keluar agar tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak.(mario)