Kalsel ‘Sakit’! Hujan Banjir, Kemarau Karhutla, Bencana Itu Berulang Setiap Tahun

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, diperingati Walhi Kalsel beserta mahasiswa dan aktivis lingkungan Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin dan sekitarnya dengan aksi damai dan pembagian bibit tanaman.

“Lingkungan hidup yang adil dan lestari itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dunia pun melaksanakan karena pentingnya menjaga lingkungan,” ucap Direktur Walhi Kalsel Kisworo dijumpai Kanalkalimantan.com usai menggelar aksi damai di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, Sabtu (5/6/2021) siang.

Hampir tiap tahun Kalsel masih merasakan  ‘penyakit’ lingkungan, hujan turun terjadi banjir, musim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bahkan di awal tahun 2021, sampai di bulan sekarang ini masih hujan dan banjir yang mengancam.

“Kalsel memiliki 13 kabupaten kota, 172 pulau dari total luas 3,7 juta hektare. Lengkap dari laut, pesisir, pulau kecil, mangrove, rawa gambut, dan sampai punya gunung yaitu pegunungan Meratus. Kalsel juga punya tambang, batubara, bijih besi bahkan sampai intan berlian pun ada. Tapi apa yang terjadi, tidak sebanding dengan kesejahteraan. Kalsel dalam posisi sakit,” ungkap Cak Kis -biasa disapa-.

 

Kerusakan lingkungan Kalsel berdampak besar. Terjadi banjir bila musim hujan, Karhutla bila musim kemarau. Selalu terulang terus setiap tahunnya, hal ini menjadikan kalsel dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, karena hampir 50 persen total Kalsel sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ditambah lagi HTI dan HPH, belum lagi masalah lahan.

“Dimana lagi lahan kita untuk pangan dan lain-lain,” kata pegiat lingkungan yang gencar dengan kampanye Save Meratus ini.

Maka dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Kalsel mendesak agar negara menyetop izin baru, kemudian mereview izin industri ekstraktif baik tambang, kelapa sawit, HTI, HPH dan share ke publik apa hasilnya.

Walhi Kalsel ingin negara rencanakan tata ruang wilayah, dalam menyusun RPJM dan RPJP. Beserta anggaran, baik APBD dan APBN.

Negara harus perhatikan keselamatan rakyat, dan pro terhadap keselamatan lingkungan.

“Walhi Kalsel mendesak negara, agar membentuk pengadilan khusus untuk kejahatan lingkungan. Dan juga membentuk komisi khusus kejahatan lingkungan sumber daya alam,” tegas Cak Kis.

Peradilan hukum dan penegak hukum yang ada, terutama untuk para penjahat lingkungan ini, dinilai masih lemah dan terkesan dilemahkan.

“Hari ini momentum Lingkungan Hidup, untuk bencana banjir dan bencana ekologis yang sedang mengancam Kalsel. Tidak ada kata lain ayo kita obati Kalsel, kita pulihkan Kalsel, dan pulihkan Indonesia. Karena kita masih Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara Kesatuan Republik investor,” tandasnya.

(kanalkalimantan.com/dewi)