Ini 17 Permasalahan ‘Wajib’ Dituntaskan Pemkot Banjarbaru

BANJARBARU, Pemkot Banjarbaru menggelar Musrenbang RKPD tahun 2019 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (8/4). Rancangan RKPD kota berdasarkan rencana kerja hasil forum gabungan SKPD memantapkan keserasian antara rencana awal Renja RKPD yang telah disusun oleh Bappeda Kota Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengatakan, Pemkot Banjarbaru inginkan peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian.

“Ada 5 prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yakni Banjarbaru dengan SDM yang berkualitas, Banjarbaru dengan infrastruktur kota yang cerdas, Banjarbaru tujuan daerah investasi, Banjarbaru sebagai kota pelayanan yg berkarakter, dan Banjarbaru aman, tertib dan nyaman,” bebernya.

Dalam merumuskan atau menyamakan berbagai usulan dari masyarakat yang telah dirumuskan sebelumnya baik pada Musrenbang tingkat kelurahan maupun Musrenbang tingkat kecamatan dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah. Seperti pada destinasi wisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur pembangunan prioritas, karena selain pendidikan wisata yang banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

“Kita tahu Banjarbaru tingkat pendapatan ekonomi nomor satu, meski pengangguran masih cukup tinggi, namun melalui kebijakan pemerintah untuk meluangkan lapangan kerja dalam musrenbang untuk ditindak lanjuti,” ujar Nadjmi Adhani.

Walikota menginginkan hasil yang dirumuskan dalam Musrenbang dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi pembangunan dan masyarakat di Kota Banjarbaru.

Dikatakan Walikota Nadjmi ada 17 permasalahan yang masih ada di kota Banjarbaru saat ini.

1. Sektor pendidikan, masih belum terpenuhinya rasio sarana prasarana sekolah sesuai SPM pendidikan dasar seiring pertumbuhan              penduduk, dan belum optimalnya pelayanan pendidikan karakter.
2. Sektor pelayanan kesehatan pun masih belum optimal.
3. Dalam pekerjaan umum dan penata ruang masih dinilai belum optimal dalam hal penyedia infrastruktur perkotaan, penyediaan RTH publik yang belum mencapai 20%.
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, belum optimalnya penerapan peraturan penataan bangunan dan gedung dan masih ada pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pun masih menjadi permasalahan seperti maraknya PKL dan rumah kos-kosan, karaoke, salon kecantikan yang sering diduga sebagai kedok untuk tindakan asusila.
6. Dalam sektor sosial, penyaluran Raskin yang masih belum tepat sasaran, belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyalahgunaan napza, anak punk, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
7. Masih tingginya angka pengangguran di kota Banjarbaru.
8. Bidang pertanahan pun masih saja menjadi permasalahan yang tak kunjung usai hingga saat ini, terbukti belum optimalnya penyelesaian masalah pertanahan lahan PT Galuh Cempaka, ex Aneka Tambang, SPMA, land reform, sertifikasi, dan lain-lain, bahkan masih ada permasalahan dalam tata batas wilayah yang masih belum selesai.
9. Masalah lingkungan hidup pun masih terkendala di bagian pengelolaan sampah dengan pola 3R dan terdapatnya TPS liar di beberapa tempat.
10. Dalam sektor perhubungan yakni transportasi umum dan pelajar belum melayani seluruh wilayah, kurangnya rambu lalu lintas dan marka jalan, hingga macet pada jam dan lokasi tertentu yang masih terjadi.
11. Dalam komunikasi dan informatika pun harus terus berbenah baik dalam SDM atau pun infrastruktur, dengam masih kurangnya sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan pelayanan publik.
    12. Dalam koperasi, usaha kecil dan menengah masih kalah saing dengan daerah lain.
12. Penanaman modal yang masih rendah realisasi investasi.
13. Kepemudaan dan olahraga masih belum bisa menyediakan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional
14. Pariwisata belum memiliki infrastruktur pendukung serta menajemen penataan dan pengelolaan destinasi wisata.
15. Sektor, pertanian pun belum bisa di tetapkan lahan pangan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan terakhir.
16. Perdagangan yakni tidak ada tersedianya pasar tradisional yang di kelola secara modern. (devi)