Connect with us

Pilgub Kalsel

Haji Denny: Jika Diberi Amanah, Keluarga Saya Tak Boleh Sentuh Bisnis di Pemprov!

Diterbitkan

pada

Haji Denny menegaskan komitmen politik bersih saat diberi amanah sebagai Gubernur Kalsel Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sejumlah langkah strategis dan prinsip akan dilakukan calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana jika diberikan amanah memimpin Kalsel di Pilgub 9 Desember nanti. Salah satunya, melarang keluarganya menyentuh bisnis di pemprov Kalsel!

Wamenkum HAM era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengagakan, ada tiga hal prinsip yang akan dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahannya.

“Pada langkah 100 hari pertama sebagai gubernur, saya akan menegaskan beberapa masalah prinsip. Pertama, akan meminta keluarga tak dekat dengan bisnis di Pemprov Kalsel. Kedua, minta restu kapada Ibu saya agar diberikan kekuatan untuk menjadi pemimpin yang amanah.

Ketiga, akan datang ke kompetitor untuk meminta maaf jika selama kontestasi ada hal yang dianggap menyinggung, serta memberikan rasa hormat atas apa yang dilakukan selama menjabat,” katanya.



Selain tiga hal bersifat substantif itu, Haji Denny dalam 100 hari pemerintahan akan fokus pada politik anggaran dengan melakukan audit menyeluruh.

Apa yang akan dilakukan tersebut bercermin dari kisah sukses Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Menhub Ignasius Jonan, bahkan Presiden Jokowi semasa menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

Haji Denny mengatakan, salah satu cara melalukan reformasi birokrasi adalah melakukan audit budgeting.

“Dengan tahu proporsi anggaran yang rinci, kita akan bisa lebih maksimal mendorong pembangunan di Kalsel. Tentunya ada dua hal berkait anggaran yang harus dilalukan yakni efisiensi dengan mengurangi kebocoran dan peningkatan sektor pendapatan,” terangnya.

Haji Denny mengatakan, untuk menegaskan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, mantan satgas pemberantasan korupsi dan mafia hukum ini, akan menerbitkan instruksi Gubernur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara menyeluruh. Termasuk juga menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

“Sebagaimana sering saya sampaikan, korupsi ini adalah hulu dari hilir berbagai persoalan yang ada di Kalimantan Selatan. Itu harus kita bersihkan dulu, karena berpengaruh pada sektor ekonomi, sosial, dan macam-macam,” katanya.

Terkait lingkungan, Haji Denny akan menginisiasi terbentuknya Satuan Tugas Khusus (Satgasus) kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Langkah ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum yang menyelamatkan kekayaan alam Kalsel.

Masih terkait pemerintahan bersih, Haji Denny menegaskan akan memberantas pungutan liar di setiap layanan public dengan membangun sistem pelayanan berbasis teknologi, serta mengoptimalkan kinerja unit khusus antipungli. “Ini disadari karena masih adanya budaya setoran terkait birokrasi. Saya mendengar penilaian yang ada di pemprov penuh dinamika, ini banyak dilaporkan oleh teman-teman yang mengikuti,” tegasnya.(Kanalkalimantan.com/ril)

 

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

VIRAL. Rekaman Petinggi KPU Banjar Sebut PPK Terima Uang Dibuka di Sidang MK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Percakapan yang diduga antara Rofiqi dengan Karim beredar di medsos Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dugaan kecurangan yang melibatkan aparat penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), disampaikan dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Menyusul beredarnya rekaman percakapan diduga petinggi KPU Banjar yang menyebutkan bahwa adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menerima uang dari seseorang yang disebut sebagai operator.

Rekaman pembicaraan tersebut diduga suara antara Abdul Karim -komisioner KPU Banjar dengan pria yang diduga M Rofiqi, Ketua DPRD Banjar.

Kini rekaman pembicaraan tersebut beredar luas di masyarakat melalui media sosial, seperti Facebook dan jaringan perpesanan WhatsApp.



Dalam percakapan tersebut, diduga suara Rofiqi menanyakan cerita seseorang jaringan di KPU Banjar yang membagi-bagikan sejumlah uang kepada sejumlah PPK. Tujuannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Karim membenarkan dan menyebut seluruh PPK menerimanya karena dianggap sebagai bagian pekerjaan.

“Benar seperti kata ente Bib, yang operatornya itu memang (dari kecamatan) Astambul itu operatornya yang membagikan 10 juta itu kepada PPK,” kata pria yang diduga Rofiqi itu dalam bahasa Banjar.

“Bah, ana ini shahih hadist. Tenang saja ente,” sahut pria yang diduga Karim seolah menyakinkan informasi soal pembagian uang 10 juta kepada masing-masing PPK tersebut benar-benar terjadi.

Transkrip percakapan yang diduga Karim juga mengakui sebagian besar mau menerima meski ada pihak yang menolak. “Karena ada duit yang pegang saja dulu,” tambah pria yang dipanggil Bib itu lagi dalam rekaman tersebut.

Dalam rekaman tersebut juga disebutkan bahwa langkah Denny Indrayana yang melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai hal yang keliru.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait percakapan tersebut Rofiqi enggan berkomentar lebih jauh. Namun ia balik heran, dari mana tim H2D dapat rekaman tersebut.

Percakapan diduga antara Karim dan Rofiqi ini sebenarnya sudah ditanyakan Denny Indrayana saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Namun, banyak penjelasan Karim Omar yang berbeda dengan isi rekaman tersebut. Denny Indrayana kemudian meminta izin kepada majelis hakim MK untuk menyerahkan transkrip dan rekaman tersebut sebagai bukti tambahan dalam sengketa Pilkada Kalsel.

Ketua Tim Hukum Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat, Jurkani SH mengatakan, pemberian dana sebesar Rp10 juta kepada masing-masing PPK tersebut diduga berkaitan dengan penggelembungan suara.

“Operator ini diduga bagian dari penyelenggara, duitnya sebagai pelicin untuk memanipulasi perolehan suara di enam kecamatan di Kabupaten Banjar,” sebut Jurkani. (kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Sidang MK Gugatan Pilgub Kalsel Digelar 26 Januari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

MK akan menggelar sidang gugatan Pilgub Kalsel pada 26 Januari mendatang Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan jadwal sidang gugatan sengketa Pilkada 2020. Terdapat 132 gugatan Pilkada yang telah diregistrasi dan masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Salah satunya, gugatan Pilgub Kalsel yang akan mulai digelar pada 26 Januari nanti.

Dikutip dari laman MK, pada 26 Januari terdapat 35 gugatan Pilkada yang akan dibacakan mulai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel), Pilgub Sumatera Barat, hingga Pilwalkot Surabaya.

Sementara pada 27 Januari, terdapat 35 gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa Pilwalkot Medan hingga Pilgub Kalimantan Tengah. Adapun sidang pendahuluan hari ketiga atau 28 Januari terdapat 34 gugatan yang akan dibacakan. Mulai dari Pilwalkot Palu hingga Pilbup Lampung Selatan.

Sidang pendahuluan yang terakhir digelar pada 29 Januari dengan 28 gugatan yang akan dibacakan. Gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa hasil Pilwalkot Tangsel hingga Pilbup Mamuju.



Setelah gugatan dibacakan, sidang berlanjut ke pemeriksaan persidangan. Adapun putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.

Sebelumnya, langkah paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->