Gubernur Muhidin Ingatkan Dana Transfer Pusat Dimanfaatkan Optimal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin meminta langkah strategis untuk memastikan dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Hal itu ditegaskan Gubernur Muhidin saat membuka rapat koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan sumber dana APBN provinsi, sekaligus penandatanganan komitmen bersama dan penganugerahan penghargaan kinerja tahun anggaran 2025, Kamis (12/2/2026), di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

“Kita ingin memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi keterlambatan atau bahkan tidak terserap,” kata Muhidin.

Gubernur H Muhidin menekankan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Sinkronisasi antara program pusat dan daerah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan dalam pembiayaan.

Baca juga: Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak di Balangan

“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya menggunakan APBN tetapi dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” jelasnya.

Penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran.

Menurut Gubernur Kalsel, komitmen tersebut penting agar seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah.

“Dana dari APBN ini adalah amanah. Kita harus memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.

Baca juga: Wabup Dodo: Hasil Reses DPRD Jadi Acuan Kebijakan

Gubernur Kalsel juga menyerahkan penghargaan untuk mitra penyaluran APBN atas peran aktif dan layanan optimal dalam mendukung percepatan dan akuntabilitas penyaluran APBN di daerah kepada KPPN Kota Banjarmasin, KPPN Kotabaru, dan KPPN Pelaihari, KPPN HST, dan KPPN Tabalong.

Penghargaan kinerja terbaik penyaluran TKD KPPN untuk KPPN Pelaihari, KPPN Barabai, dan KPPN Kota Banjarmasin.

Untuk penerima penghargaan kinerja terbaik penggunaan dana dekonsentrasi adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel.

Baca juga: Upayakan Penanganan Banjir di Banua, Pemprov Kalsel Gelar Rakor

Kinerja terbaik dana tugas pembantuan adalah Dinas PUPR Kalsel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

Kemudian, kinerja terbaik dana alokasi khusus non fisik diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalsel, dan UPTD Museum Lambung Mangkurat.

Penghargaan atas dukungan strategis dalam sinergi koordinasi, pengelolaan dan penyaluran APBN di Kalsel kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara diserahkan langsung Gubernur H Muhidin.

Terbaik dana alokasi khusus fisik SKPD provinsi diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, RSUD dr H Moch Ansari Saleh, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.

Baca juga: DPRD Kapuas Sampaikan Hasil Reses dalam Rapat Paripurna

Kinerja terbaik DAK fisik tingkat kabupaten/kota diberikan kepada Kabupaten Tapin, Balangan, dan Kotabaru. Penghargaan kinerja terbaik dana desa diberikan kepada Kabupaten HSS, HSU, dan Tanah Bumbu.

Juga diserahkan penghargaan kinerja penyerapan TKD tertinggi tahun 2025 kepada Kabupaten HSU, Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Terkait pemberian penghargaan kinerja yang diberikan ini, diingatkan agar jangan sampai salah sasaran, tidak sesuai dengan serapan anggaran yang dilakukan.

“Hati hati memberikan penghargaan kepada dinas atau instansi yang tidak bisa menyerap anggaran,” tandas Gubernur H Muhidin. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter: adpim
Editor: bie