Gubernur Kalsel Terima DIPA 2020 dari Presiden Jokowi

JAKARTA, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mereview pengarahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya kerja tim dalam mensinergikan tujuan pembangunan. Bukan ego sektoral, daerah dan ego instansi.

Review pesan penting Presiden Jokowi itu disampaikan Paman Birin -sapaan akrab Gubernur Kalsel-, usai menerima  buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020,  di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim. Semua harus fokus dan.bersinergi saling mendukung.

“Ini kerja tim, bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah,” urai Gubernur Kalsel mengutif pidato .

Dikatakan Paman Birin, satu pesan penting.yang disampaikan Presiden dan harus menjadi atensi adalah memastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis.

“Tetapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen,” terangnya mengutif pesan dari pidato Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo, lanjut Paman Birin meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Negara, meminta penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari.

Dalam acara yang juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA senilai Rp 1.767 triliun.

Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.

Presiden Jokowi juga mengingatkan ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.

Paman Birin menekankan, review pesan penting Kepala Negara ini harus menjadi atensi Bupati dan Walikota dan Kepala SKPD di di Provinsi  Kalsel. Pasalnya, apa yang telah menjadi wanti- wanti Presiden Jokowi jika tidak dilaksanakan akan berdampak negatif bagi pembangunan daerah.

Sementara itu dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan  dalam melaksanakan seluruh program pembangunan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Sri, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.  Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan birokrasi. (rico)