Gubernur Kalsel Serahkan DIPA dan TKDD, Berikut 5 Program Prioritas Kerja APBN 2020 !

BANJARBARU, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (27/11) pagi.

Sahbirin dalam arahannya mengatakan, penyerahan DIPA dan TKDD merupakan cerminan dari keinginan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar seluruh kementerian dan pemerintah kabupaten/kota segera merealisasikan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Dengan demikian, lanjutnya, pelayanan bagi masyarakat bisa berjalan dengan baik dan manfaat pembangunan bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

“Kepada Bupati dan Walikota agar penggunaan anggaran dapat dijaga efktifitas dan akuntabilitasnya, serta tata kelola keuangan hingga pertanggungjawabanya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Kami juga meminta komitmen dan dukungan kuat dari pemerintah daerah terhadap program pembangunan,” katanya.

Adapun jumlah dokumen yang diserahkan Gubernur Kalsel sebanyak 557 dengan rincian, DIPA Satuan Kerja Vertikal sebanyak 500 DIPA, DIPA Dekonsentrasi sebanyak 44 DIPA, DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 13 DIPA.

Proses penyerahan dokumen anggaran tersebut secara simbolis dilakukan oleh Gubernur kepada 15 Satuan KerjaVertikal, dan kepada 14 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penerima alokasi TKDD.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel Usdek Rahyono menyatakan bahwa alokasi pagu tersebut harus digunakan untuk melaksanakan tema Kebijakan Fiskal Nasional Tahun Anggaran 2020. Yaitu APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Terdapat 5 program prioritas kerja dalam APBN tahun anggaran 2020 yakni, lembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi. “Total alokasi anggaran yang dikelola oleh satuan kerja vertikal dan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 27,715 triliun,” kata Usdek.

Dengan jumlah alokasi sebesar Rp 27,715 triliun tersebut, Usdek berharap mampu memberi kontribusi yang optimal bagi tercapainya Tema Kebijakan Fiskal Nasional Tahun Anggaran 2020 ini. Dirinya juga menegaskan perlu dilakukan upaya maksimal oleh semua pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring, evaluasi sekaligus mengawal secara intens penyerapan DIPA yang ada dalam kendalinya di satuan kerja dan atau wilayahnya masing-masing.

“Hal ini untuk menghindari permasalahan penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak optimal akibat penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun,” katanya

Dari paparan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan,  dari sisi perencanaan dan manajemen kas dirasa masih kurang baik. Khusus tahun 2019, sampai dengan tanggal 20 November 2019, anggaran yang dicairkanbaru mencapai 75,5% atau Rp 7,42 triliun. Sehingga pada 5 minggu terakhir, diprediksi akan terjadi pencairan dana APBN sebesar 1,4 triliun, dengan asumsi target pencairan adalah 90% dari alokasi pagu anggaran tahun 2019.

Usdek menuturkan untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, diharapkan seluruh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi dana APBN agar melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-837/MK.05/2019 tanggal 22 November 2019.

“Seperti melakukan reviu terhadap DIPA dalam hal diperlukan, agar segera mengajukan usulan revisi DIPA. Juga, melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat pelaksanaan program, kegiatan, proyek dan lain-lain,” tandasnya.(rico)