Forum BEM Kalsel Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD

BANJARMASIN, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalsel mendatangi kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/7). Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM non subsidi sehingga membuat dampak bagi masyarakat kecil.

Aksi yang digelar bertepatan dengan rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut menarik perhatian banyak pihak. Termasuk aparat keamanan yang mengawal ketat aksi tersebut, meskipun hanya dilakukan oleh puluhan mahasiswa.

Usai paripurna, Wakil Gubernur Rudy Resnawan didampingi Ketua DPRD H Burhanuddin dan anggota DPRD Yadi Ilhami pun menemui para pendemo. Sambil duduk di pelataran dewan, mereka menggelar pertemuan dengan mahasiswa.

Koordinator Forum BEM Kalsel, Hairul Nazmi berharap agar aspirasi penolakan yang mereka lakukan disampaikan ke pusat. “Kami minta pimpinan DPRD dan Gubernur Kalsel segera menyampaikan aksi protes ini ke pemerintah pusat. Disamping Pemprov dan DPRD Kalsel juga harus segera mengambil sikap,” cetus Hairul Nazmi.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wagub Rudy Resnawan mengaku tak bisa berbuat banyak atas kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi yang merupakan domain pemerintah pusat. Dia mengatakan, apa yang dilakukan pasti dengan alasan tertentu. “Kami pun sedang meminta penjelasan kenapa dilakukan kenaikan BBM,” katanya.

Terkait permintaan pendemo agar pemprov menggelar dialog terbuka dengan memanggil Pertamina dan instansi terkait, termasuk menandatangi pernyataan sikap, Wagub Rudy Resnawan enggan melakukan. Sebab hal tersebut bukan domainnya selaku pejabat di daerah.

Karena tak ada kata sepakat pada pertemuan itu, akhirnya mahasiswa membubarkan diri.

Di sisi lain, mahasiswa juga mempertanyakan ketidakhadiran anggota dewan dalam pertemuan tersebut. Mengingat dari 55 anggota, hanya  hanya 39 orang yang hadir. “Apa mereka itu lagi liburan atau tugas di tempat lain,” kata salah seorang peserta aksi.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin mengatakan ada tugas kedewaan dalam daerah yang dilakukan Komisi II DPRD.  “Untuk aspirasi adik-adik, sudah kami sampaikan dan meminta penjelasan dari Kementerian ESDM di Jakarta,” tegasnya. (ammar)