DPRD Kalsel Rampungkan Pembahasan 15 Raperda di Tahun 2019

BANJARMASIN, DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil menyelesaikan pembahasan 15 buah atau hampir 100 persen Raperda yang masuk program pembentukan Perda provinsi tersebut tahun 2019.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana mengatakan hal tersebut saat penutupan masa sidang Tahun 2019 lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut di Banjarmasin, Senin (30/12). Dewan dari Partai Gerindra itu menerangkan, dari 15 Raperda Kalsel yang selesai pembahasannya enam di antaranya sudah penetapan menjadi Perda yaitu Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Selain itu, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, APBD 2020, Dana Cadangan Pilkada Tahun 2020, dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang baru disahkan.

Sebanyak lima Raperda masih dalam proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) yaitu tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Raperda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Percemaran Air.

Kemudian Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT Jamkrida Kalsel, Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, serta Raperda tentang Perlindungan Terhadap Anak Anak Jalanan, Anak Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin.

Sedangkan empat Raperda lagi dalam proses finalisasi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yaitu tentang Pemadam Kebakaran, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Keamanan Pangan, serta Raperda tentang Pengelolaan Kawasan Kebun Raya Banua.

Pada rapat paripurna DPRD Kalsel itu hadir Wakil Gubernur setempat H Rudy Resnawan dan mengapresiasi para wakil rakyat tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

Pasalnya, menurut orang nomor dua di jajaran Pemprov tersebut, sudah hampir penghujung Tahun 2019, anggota DPRD Kalsel masih menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Raperda tentang RUED menjadi Perda provinsi setempat.(antara)