DPRD HSU Beri Apresiasi Kinerja Pengelolaan Keuangan TA 2017

AMUNTAI, Sejumlah poin menjadi tanggapan penilaian dan rekomendasi DPRD HSU terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Bupati HSU tahun 2017, terutama terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah.

Dalam rapat paripurna istimewa DPRD HSU, Fadillah, mewakili DPRD HSU mengatakan, setelah mempelajari dan mendengarkan penjelasan kepada daerah, DPRD dapat menyampaikan rekomendasi terhadap LKPj tahun anggaran 2017 yaitu terhadap arah kebijakan umum serta prioritas pemerintah daerah sudah cukup baik.

“Sesuai dengan pelaksanaan visi pembangunan HSU yakni mewujudkan rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri bernuansa Islami,” kata Fadillah.

Terhadap pengelolaan keuangan daerah, DPRD HSU mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas kerja keras kepala daerah serta jajaran pemerintah, sehingga realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2017 melebihi target.

“Yaitu dengan realisasi sebesar Rp 131.552.357.248 dari yang ditargetkan sebesar Rp 122.443.009.300 atau sebesar 107,44.%,” sebutnya.

Selain itu, DPRD juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah, atas laporan keuangan keuangan Kabupaten HSU tahun anggaran 2016 kemarin, yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan tahun kedua Pemkab HSU memperolehnya, sehingga pemerintah daerah dapat terus mempertahankannya,” sebut Fadillah.

Sementara terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, DPRD HSU menyoroti 29 bidang wajib yang perlu dapat diperhatikan dan menjadi prioritas dalam pembangunannya, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, bidang pekerjaan umum tata ruang, perumahan rakyat/ kawasan pemukiman, bidang ketentraman/ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, pertanahan, lingkungan hidup, catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk/ kb, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, bidang usaha kecil menengah, penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik persandian, bidang kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, pertanian, perdagangan serta bidang perindustrian.

“Kami mengingatkan dan berharap rekomendasi DPRD ini merupakan catatan strategis dalam upaya perbaikan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemerintah daerah di masa mendatang, sehingga catatan penting strategi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” kata Fadillah. (dewahyudi)