DPRD Batola Soroti SILPA dalam Laporan Pelaksanaan APBD 2023

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi perhatian DPRD Batola setelah mendengarkan pengantar Raperda Pelaksanaan APBD 2023 dari Pemkab Barito Kuala, yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Mujiyat dalam rapat paripurna bersama DPRD Batola pada Selasa (02/07/2024).

Dalam laporan tersebut, pendapatan daerah tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,398 triliun, namun terealisasi 108,40 persen atau senilai Rp1,516 triliun. Sementara itu, belanja dan transfer daerah sebesar Rp1,574 triliun dari anggaran Rp1,678 triliun, atau sekitar 93,80 persen dari anggaran yang ditetapkan.

“Dari realisasi APBD 2023, terjadi defisit karena belanja dan transfer lebih besar dari pendapatan dengan selisih Rp58,6 miliar,” jelas Mujiyat. Namun, defisit tersebut ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp295,2 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp15,5 miliar, sehingga pembiayaan bersih mencapai Rp279,7 miliar.

“Dengan demikian, diperoleh SILPA sebesar Rp221,1 miliar,” tambahnya.

Meskipun SILPA 2023 terbilang besar, anggaran ini dapat dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2024. Penggunaan SILPA, menurut Mujiyat, harus tepat sasaran, terutama untuk kebutuhan prioritas seperti tambahan belanja gaji untuk PPPK dan TPP ASN sekitar Rp60 miliar, JKN sekitar Rp13 miliar, serta PPh atas TPP sebesar Rp12 miliar. SILPA juga akan dialokasikan untuk anggaran minimal fungsi APIP sebesar Rp8 miliar.

DPRD Batola sepakat bahwa SILPA harus digunakan sebaik-baiknya dalam APBD Perubahan 2024. “Penggunaan SILPA harus disikapi dengan bijak, mengingat ada beberapa kebutuhan yang harus diprioritaskan,” ujar Ketua DPRD Batola, Saleh, seusai rapat paripurna.

Selain soal SILPA, laporan realisasi APBD 2023 juga mencatat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 120,35 persen, serta realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar 104,30 persen. Pemkab Batola menyadari bahwa optimalisasi PAD masih bisa ditingkatkan, meskipun pencapaian saat ini lebih didominasi pendapatan dari jasa giro dan dividen.

Untuk belanja, realisasi belanja tidak langsung mencapai 94,21 persen, belanja modal hanya 89,07 persen, belanja tak terduga 40,69 persen, dan belanja transfer ke pemerintah desa sebesar 93,74 persen. “Beberapa anggaran masih tersisa, terutama untuk belanja operasional pegawai dan belanja tak terduga,” jelas Mujiyat.(kanalkalimantan.com/adv)

Reporter: adv
Editor: rdy