Dispersip HSU Minta Aparatur Desa Tertib Arsip Desa

AMUNTAI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) meminta kepala desa beserta aparat hingga ketua RT tak memandang sebelah mata lagi terhadap persoalan kearsipan. Selama ini kerasipan kurang diakomodir dalam alokasi dana desa, Dispersip HSU dibantu Inspektorat akan mengaudit penggunaannya.

“Sanksinya bisa berupa pemotongan tunjangan hingga sanksi pidana jika sampai merusak arsip,” tegas Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dispersip HSU, Karyanadi saat memberikan sosialisasi tertib arsip desa, di desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kamis (20/6).

Lebih lanjut, Karyanadi menyebut,  sosialisasi kearsipan sudah sering disampaikan kepada aparat desa, namun masih banyak yang mengabaikan dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana kearsipan dalam APBDes. Seiring kebijakan pengawasan dan audit terhadap arsip desa maka pengelolaan kearsipan di desa mulai mendapat perhatian.

“Pernah ada kepala desa yang protes karena melengkapi arsip untuk menerima honor Rp500 ribu, padahal jangankan Rp500 ribu, satu rupiah pun harus ada pertanggung jawabannya karena yang digunakan adalah uang negara,” tuturnya

Sosialisasi dan Bimtek tertib kearsipan yang diberikan kepada aparat desa antara lain tata cara membuat surat keluar, menyimpan arsip surat, penomoran surat dan lainnya. “Ketua RT disarankan membuat arsip surat dalam setiap kegiatan sebagai bukti telah melaksanakan tugas,” ujarnya.

Karyanadi menambahkan, sudah 40 desa yang diberikan sosialisasi dan Bimtek tata cara pengelolaan kearsipan. Masih ada 60 desa tahun ini, sementara ditargetkan di tahun 2020, akan lebih banyak lagi desa yang menjalani sosialisasi dan bimtek yakni 114 desa.

“Kita diberi amanah agar memberikan bimbingan kearsipan bagi aparat desa dalam mengelola dana desa,” pungkasnya. (dew)