Diskominfo Banjar Terus Upayakan Pembangunan BTS untuk Minimalisir Blank Spot

MARTAPURA, Terbatasnya layanan jaringan telekomunikasi di pelosok Kabupaten Banjar menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera dituntaskan. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar usulkan perencanaan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dalam program utama 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Perlu diketahui, BTS merupakan sebuah inspratuktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telpon, telpon seluler, jaringan nirkabel hingga operator jaringan  yaitu GSM, CDMA atau platform.

Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Ir H Farid Soufian mengatakan usulan pembangunan BTS di dalam program utama 3T masih dalam tahap usulan ke pusat.

“Kita juga tidak hentinya untuk mengusulkan kepada kementrian kominfo untuk minta diprioritaskan dalam program 3T tersebut, mengingat masih banyak kecamatan-kecamatan dan desa-desa di pelosok Kabupaten Banjar yang masih tidak dapat menikmati akses internet dengan baik, sehingga perlu difasilitasi dari pusat,” akunya.

Menurut Farid memang sudah ada rekap dari pusat untuk melakukan pertemuan dengan dewan DPR RI, membahas penggunan anggaran 5000 BTS di tahun 2018, untuk daerah yang tidak masuk dalam kriteria 3T bisa di selipkan jika memang layak untuk dibantu dan jika dirasa memang memerlukan hal tersebut.

Melalui anggota DPR RI daerah pemilihan Kalsel, pihaknya akan meminta bantuan untuk dapat memperjuangkan keinginan warga pelosok yang ada di Kabupaten Banjar, terkait layanan jaringan ini.

“Perencanaan pengajuan memang sudah kita lakukan sejak tahun 2017 yang lalu, hingga sekarang sudah sampai tahap pertemuan dengar pendapat dengan komisi satu DPR RI, sehingga perubahan-perubahan peruntukan dan tempat serta anggaran dapat mereka mintakan persetujuannya kepada dewan DPR RI, mudah-mudahan kita bisa gol,” ujarnya.

Menurutnya, untuk daerah-daerah terpencil pihaknya mengusulkan daerah seperti Paramasan, Sambung Makmur, Aranio, Sungai Pinang dan daerah terpencil lainnya di Kabupaten Banjar yang memang masih mengalami blank spot. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika harus terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, daerah-daerah yang dirasa masyarakatnya sudah maju namun terhalang jaringan seperti gunung dan lain sebagainya harus di bantu oleh pusat.

“Kewenangan Kabupaten Kota tidak boleh membangun BTS, mengingat kewenangan itu ada pada pemerintah pusat, saya mengharapkan paling tidak sehabis lebaran program pembangnan BTS bisa di realisasikan, ya paling tidak ada kepastian bisa atau tidaknya,” pungkasnya.(rendy)