Database Pelaku UMKM Kalsel Belum Valid, Pemerintah Target Tahun Ini Rampung

BANJARMASIN, Peran Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam ikut menopang perekonomian Kalsel tak bisa diremehkan, Tapi sayangnya, hingga saat ini belum ada data base yang valid terkait pemetaan dan jumlah pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kalsel menarget tahun ini bisa merampungkan data tersebut.

Hal ini disampaikan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gustafa Yandi, pada pertemuan tahunan Industri Data Jasa Keuangan 2019 di Hotel Golden Tulip, Selasa (29/1). Ia mengatakan bahwa kelak proses data ini akan berkonsep by name by adress (sesuai nama dan alamat).

“Kami akan bekerja sama dengan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dalam pendataan database,” ungkapnya.

Menurut Yandi, dengan adanya data yang valid, pihaknya lebih mudah dalam mengelola para pelaku UMKM ini.  “Kita lagi proses bikin database, mudah-mudahan di 2019 ini bisa terealisasi. Sehingga kita bisa lihat omzetnya dan asetnya apa,” tuturnya.

Berdasarkan kewenangan UU 23 tahun 2014, Yandi akan berkerja sama dengan pihak pemerintahan untuk proses pendataan UMKM ini. Untuk pelaku usaha kecil serta mikro akan ditangani oleh pemerintahan kabupatan/kota dan usaha menengah ditangani oleh pemerintah provinsi.

Yandi pun membeberkan gambaran jumlah data yang tidak valid untuk UMKM di seluruh Kalsel berjumlah 39.000. Dikarenakan belum ada data yang valid ini pun pihaknya belum bisa memilah yang mana pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Dengan harapan, akhir tahun 2019 ia sudah bisa mengumpulkan seluruh data yang ada. Selain itu, progress lain yang akan dicapai, ujarnya, adalah agar mempertahankan pelaku usaha tetap exist dan semakin berkembang. “Harapan kami ada naik kelas. Misalnya pelaku usaha mikro, naik ke pelaku usaha kecil dan terus berkembang,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel sebelumnya mengatakan, sektor UMKM di Kalsel pada dasarnya semakin membaik kualitas dan pemasarannya yang kian meluas. “Pasar kita sudah mulai terbuka, baik pasar konvensional atau pun melalui online, tinggal bagaimana pengrajin saja memanfaatkanny,” ungkap Birhasani Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan di sela silaturahmi Dekranas Pusat beberapa waktu lalu.

Namun dia mengakui masih minimnya promosi dan sulitnya mendapat permodalan bagi UMKM. Menurut Birhasani, kondisi semacam ini salah satu penyebab kerajinan kalsel belum terlalu dikenal secara luas ke kancah nasional.  “Saat ini masalah utama terletak minimnya modal yang dimiliki oleh para pengrajin yang mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ungkapnya.

Sadar masalah tersebut, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang memiliki program bantuan kredit permodalan untuk mengoptimalkan upaya para pengrajin Kain Sasirangan di Kalimantan Selatan.

Pihaknya terus memotivasi pengrajin melakukan inovasi produk Sasirangan sesuai selera pasar di tengah persaingan ketat. Salah satu caranya memanfaatkan internet untuk mengetahui selera pasar, baik pemasaran dalam negeri dan luar negeri.(mario)