Dari 254 Desa, Kini Hanya Ada 86 Desa Tertinggal di Kalsel

BANJARBARU, Kesenjangan Pembangunan perkotaan dan pedesaan kini bisa dikurangi. Salah satu bukti nyata adalah dengan adanya dana desa yang secara signifikan mampu mengangkat jumlah desa tertinggal di Kalsel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zulkifli, Kamis (14/3) menjelaskan program dana desa ini sangat dirasakan dan diharapkan dari pemerintahan daerah di 11 Kabupaten di Kalsel.  “Adanya Perogram dana desa, ini sedikit demi sedikit sudah mulai mengurang. Kami laporkan Gini Rasio di Kalsel itu menjauh dari angka satu. Sekarang sudah dibawah dibawah 0,3. ini tidak ada lain karena kemajuan dari pembangunan yang sudah dilaksanakan dan pemerataan pembangunan di Kalsel sudah mulai terasa,” kata Zulkifli.

Dari catatan Pemprov Kalsel, jumlah desa tahun 2016 desa yang sangat tertinggal itu 254 sekarang menjadi 89 desa saja. Sementara desa yang tertinggal dari sebanyak 1984 tahun 2016 kini menurun kini menjadi 859. Adapun desa berkembang dari 409 tahun 2016 meningkat menjadi 863. Adapun desa maju dari 16 meningkat menjadi 53.

“Ini tidak lain, hasil konkrit dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan. tentu saja ini tidak bisa salah satu jenjang pemerintahan adalah yang paling penting, sehingga semua harus sinergi baik pusat, pemerintah dan daerah. Infrastutrur harus merata di daerah dan bukan hanya di perkotaan saja,” kata Zulkifli.

Sinergisitas ini, kata Zulkifli, harus terus dijaga agar pembangunan tetap terkawan kedepannya menuju yang lebih baik. Karena itu Pemerintah provinsi Kalsel mengundang dan mengajak semua Pembakal atau Kepala Desa se Kalsel beserta Camat se Kalsel di Aula Idham Chalid Banjarbaru. Dilaporkan ada sebanyak 1864 kepala desa dan 153 Camat yang diundang.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor di hadapan para kepala Desa menjelaskan hendaknya pembangunan di daerah terus ditingkatkan agar nilai kesenjangan pembangunan di desa menipis. “Saya sering melakukan kunjungan di daerah dengan tour ke pelosok pelosok, dan ada banyak harapan warga di sana yang masih belum terealisasi. Karena itu kami harapkan para Pembekal setempat untuk bisa mengatasi persoalan di daerahnya masing-masing terutama soal pembangunan dan infrastruktur yangh memadai,” jelas Sahbirin.

Disebutkan Sahbirin Noor, pembangunan yang berbasiskan komunitas, pembangunan yang mengandalkan partisipasi masyarakat dan pembangunan yang menghargai kearifan lokal sungguh jawaban yang tepat dan sangat relevan dalam konsep pembangunan nawacita.

“Sinergisitas harus tetap dijaga untuk pembangunan di daerah. bergerak membangun desa demi kesejahteraan masyarakat banua Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

 Selain itu, dalam kesempatan itu pula paman Birin juga dalam tahun 2019 dalam momen Pemilu tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. “Antisipasi untuk meminimalkan hambatan, tantangan gangguan dan ancaman yang mungkin akan terjadi,” tandasnya.

Zulkifli menambahkan, dari dana desa yang sudah tersalur digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 10,67 persen, penyelenggara pemerintahan desa 0,01 persen, pembinaan kemasyarakatan 0,13 persen, dan infrastruktur dan pembangunan lainnya sebesar 89,19 persen.(rico)