Cek Pasar Ulin Raya, Komisi II DPRD Banjarbaru Dapati Banyak Masalah

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kondisi Pasar Ulin Raya menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.

Pasar yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang didatangi Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (12/8/2025) siang.

Hasil monitoring Komisi II menemukan kondisi permasalahan di Pasar Ulin Raya yang sudah crowded, mulai dari sarana prasarana (sarpras) pasar sudah tidak memadai, permasalahan drainase, sampah, retribusi toko warung dan los pasar.

Baca juga: DPRD bersama Eksekutif Teken Persetujuan Perda RPJMD 2025–2029 Kabupaten Kapuas

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Ir Syamsuri mengaku banyak permasalahan yang timbul sejak pasar ini dibangun pada tahun 2009 menjadi pekerjaan rumah alias PR bagi Pemko Banjarbaru.

“Memang Pasar Ulin Raya menjadi pasar yang kami anggap cukup crowded, banyak permasalahan, selain sarpras yang sudah kelihatan kumuh, kemudian drainase, sampah, sumbangan retribusi toko los dan lain-lain,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Ir Syamsuri saat diwawancarai, Selasa (12/8/2025)

Karena itu katanya, Komisi II akan menggelar rapat menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pasar ini, termasuk Pasar Bauntung di Jalan RO Ulin Kota Banjarbaru.

Baca juga: Kunjungi Pemkab Banjar, Ini yang Disampaikan Manajer PPIU Kalsel

“Yang pasti pasar ini pasar utama di Banjarbaru sejak tahun 2009, sudah cukup lama, tapi kami berharap pasar ini walaupun berumur lama tetapi aktivitas jual beli masih ramai karena pasar ini mengcover dua kecamatan, yakni Liang Angangg dan Landasan Ulin,” jelasnya.

Dia menegaskan pasar ini harus betul-betul dilakukan pembenahan, khususnya terkait retribusi yang menunggak, pemenuhan sarpras, perbaikan parit dan paving.

Komisi II meminta Pemko untuk memperbaiki Perda yang mengganjal terkait aturan tunggakan retribusi los pasar, warung dan toko

“Misalnya ada toko atas nama A kemudian A mau menyewa kan ke B, dan yang B mau menyewa maka tunggakan si A harus dibayar dulu oleh si B, tapi gak mungkin si B mau bayar tunggakan si A,” sebut Syamsuri.

Baca juga: 12 Agustus Hari UMKM Nasional

“Pasal ini yang perlu coba kita revisi, mudah-mudahan ini bisa dari sisi aspek hukum tidak bermasalah supaya tidak ada lagi los-los yang kosong. Kemudian los yang disewakan itu gak ada masalah, bagi saya silahkan disewakan yang penting tidak ada tunggakan yang penting toko itu digunakan dan ada retribusi ke PAD,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Ulin Raya Irwan Hendro mengungkap permasalahan di lapangan terkait adanya tunggakan retribusi toko, los hingga warung ini.

Menurutnya kondisi ini terjadi ketika yang memegang toko terkadang disewakan lagi dengan orang lain, di sisi lain orang lain tersebut malah dibebankan lagi untuk membayar sewa ke UPTD.

“Terkadang itu yang membuat tunggakan itu bisa terjadi. Tetali kalau tindakan kita selama toko itu baywa sewa bulanan itu kita tidak permasalahkan tetapi apabila mereka sampai melakukan tunggakan tentu kita ada tindakan pertama kita kasih teguran tiga kali dalam tujuh hari sekali,” jelas Kepala UPTD Pasar Ulin Raya, Irwan Hendro.

Baca juga: Mahasiswa Peternakan ULM Sulap Limbah Jagung Jadi Pakan Ternak Silase

Tindakan tegas berupa teguran apabila tidak dihiraukan oleh pemilik toko maupun los katanya, maka pihaknya berhak untuk melakukan penyegelan.

“Apabila tidak melakukan penyegelan mungkin kita menunggu keputusan Kepala Dinas atau Pemerintah Kota untuk melakukan pengambilan alih,” imbuhnya.

Apalagi sampai ada pemilik toko memperjual belikan toko, maka tindakan pemanggilan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan oleh UPTD.

“Yang mana pemilik awal menghadap ke kita, kita pertanyakan, kita kasih saran jangan sampai disewa atau perjualbelikan, tetapi biasanya mereka beralasan, jadi sulit mengambil tindakan tegas,” jelas Irwan.

Baca juga: Ada Band Siap Isi Panggung Gebyar Kemerdekaan Balai Kota Banjarbaru

Masih kata Irwan, Pasar Ulin Raya memiliki 180 buah toko dengan ukuran 3×4 meter, ada 182 buah toko ukuran 2×3 meter, dan ada 48 buah untuk los.

Dia mengaku hingga saat ini los-los tersebut masih banyak yang kosong mencapai 60 persen, sedangkan toko-toko lain masih terisi.

Terkait masalah sampah, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru untuk melakukan pengangkutan sampah menggunakan kontainer.

“Setiap hari memang kita lakukan pembersihan, bahkan sampah-sampah yang ada kita ambil, terkait masalah bau biasanya sampah-sampah yang masuk ke sana berupa sampah sampah ikan,” ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan bau sampah tersebut, dirinya mengungkap akan dilakukan pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk membatasi air yang tumpah masuk ke dalam.

“Kita rencananya mau kita pasang IPAL utk membatasi air yang tumpah ke dalam, Insya Allah di bulan Oktober 2025 nanti,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie