Belajar Pengalaman Malaysia dan Brasil Pindahkan Ibu Kota Negara

JAKARTA, Peneliti dan Pengajar di National Research University Higher School of Economic, Vadim Rossman, dalam seabad terakhir ada lebih dari 30 negara yang memindahkan ibu kotanya. Pakistan memindahkan ibu kotanya dari Karachi ke Islamabad pada 1960-an. Brasil memindahkan ibu kota negaranya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1961. Adapun Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999.

Menurut Rossman, motif dan strategi pemindahan ibu kota negara kerap kali dipengaruhi tren urbanisasi. Di negara-negara berkembang, ibu kota negara mencatat angka urbanisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan di negara-negara maju. Pemindahan ibu kota negara juga bukan hal yang aneh. Namun, pelajaran yang paling penting ketika suatu negara memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya adalah lokasi dan desain yang tepat.

Selain itu, ibu kota negara juga harus inklusif, terhubung dengan baik dengan kota-kota di sekitarnya. Alhasil, perekonomian di kota-kota sekitarnya pun akan ikut berkembang. Brasil membutuhkan waktu empat tahun untuk membangun Brasilia.

Master plan kota tersebut dipilih dari sayembara yang melibatkan para ahli dari seluruh dunia. Arsitek yang menjadi perencana utama dalam pembangunan Brasilia adalah Lucio Costa. Sejak 1987, Brasilia ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia untuk kategori budaya oleh UNESCO.

Sementara itu, Malaysia juga membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk membangun Putrajaya. Relokasi lembaga pemerintah dan gedung-gedung kementerian ke Putrajaya membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni sekitar 12 tahun. Putrajaya merupakan salah satu proyek terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu dan menelan biaya US$ 8,1 miliar. Kawasan ekonomi khusus ini didukung oleh jalur kereta KLIA transit yang menghubungkan Putrajaya ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di Sepang.

Menurut kajian Bappenas, diperlukan waktu sekitar sepuluh tahun untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah ingin ibu kota negara yang baru seperti Washington DC. Pusat pemerintahan tidak perlu menjadi kota yang sibuk seperti New York yang merupakan pusat bisnis dan perdagangan. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian mendalam sehingga masyarakat perlu bersabar menunggu cita-cita ini terwujud.(rico/katadata)