Banjir dan Darurat Ekologis Kalsel, Mahasiswa Banua Anam Tagih Solusi Konkret

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Demo Tolak Pilkada melalui DPRD di Banjarmasin turut dibersamai rekan mahasiswa dari wilayah Banua Anam seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan.

Dalam orasi di hadapan pimpinan DPRD Kalsel, mahasiswa tersebut tak hanya menentang Pilkada tidak langsung, mereka turut memperjuangkan isu darurat ekologis di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong, Hudzaifah mengatakan, masalah pertama yang dihadapi daerah Tabalong ialah banjir yang banyak diresahkan masyarakat.

Baca juga: Pastikan Tepat Sasaran, Pemkab Kapuas Gelar Rakor Pro-SN 2025

Dia mengkritisi solusi yang dibuat pemerintah setempat yang hanya memberikan bantuan sembako tanpa adanya solusi pencegahan konkret.

“Solusi yang dihadirkan hanya pembagian sembako, tidak ada solusi konkret untuk mencegah hal ini,” ujar Hudzafah, Senin (19/1/2026).

Kedua, masalah tambang yang banyak dikeluhkan masyarakat pelosok Tabalong misalnya di Kecamatan Upau dan Kecamatan Muara Uya.

Baca juga: Kecelakaan Maut di Turunan Jembatan Kembar Banjarmasin

Hudza -biasa disapa- mengakui telah memberikan solusi berupa reboisasi dan reklamasi pertambangan kepada pimpinan daerah, namun jawaban pemerinrah daerah disuruh menyampaikan langsung ke pusat melalui DPRD Kalsel.

“Tolong disampaikan ke pusat pak di daerah saya banyak tambang liar, kemudian hasil-hasil tambang tidak ada upaya reboisasi atau reklamasi, sehingga menyebabkan banjir dan kekurangan air,” bebernya.

Senada, Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri Balangan, Abdullah menyampaikan, upaya reboisasi dan reklamasi pertambangan perlu dilakukan guna mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Bukan tanpa alasan, banjir di Kabupaten Balangan selalu terjadi setiap tahun. Perlu solusi jangka panjang yang dibutuhkan masyarakat agar merasa lebih aman dari bencana.

Baca juga: Disdikbud Kalsel Perkuat Akuntabilitas Dana BOSDA 2026 bagi Sekolah Swasta

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 23 Januari 2026 bersama pihak-pihak terkait guna membahas penanganan bencana di Kalsel.

“Bukan hanya penegakan hukum tapi juga dari segi analisis dampak lingkungan (Amdal) yang ranahnya dinas lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian. Kita akan duduk bersama bagaimana mengatasi masalah bencana yang siklusnya berulang tiap tahun,” ucapnya.

Baca juga: 1.113 Paket MBG Disalurkan di Anjir Serapat Timur

DPRD Kalsel akan memanggil perusahaan terkait untuk membicarakan soal reboisasi atau penghijauan, pengamat lingkungan hidup, dan mahasiswa akan diundang agar ikut memberi masukan. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie