APBD Perubahan 2019 Banjarbaru Diproyeksikan Meningkat Jadi Rp 1,1 Triliun

BANJARBARU, Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru dengan agenda pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019, digelar Senin (22/7). Rapat dihadiri Walikota Nadjmi Adhani dan jajaran SKPD Banjarbaru.

Pada pembahasan tersebut dipastikan ada peningkatan pada perubahan APBD 2019. Dari pendapatan, diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1,1 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 13 miliar jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan sebelumnya. Hal sama juga diproyeksikan  pada belanja daerah yang meningkat sebesar Rp 22,2 miliar dari proyeksi Rp 1,2 triliun.

Walikota Nadjmi mengatakan, penyusunan rancangan perubahan APBD KUA dan PPAS tahun anggaran 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38 tahun 2018 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019.

Pada tahun 2019, Nadjmi mengakui, tema pembangunan kota Banjarbaru yakni ‘peningkatan kapasitas infrastruktur dan SDM untuk mendukung daya saing sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian’ sudah berjalan sampai dengan saat ini. Dalam kegiatan pembangunannya, sudah terlihat pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu lebih dioptimalkan. Maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 ini,” ujarnya.

Selain itu, secara garis besar, tidak terdapat perubahan asumsi dasar berkenaan indikator ekonomi makro daerah yang signifikan seperti pada asumsi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, inflasi dan rencana target pembangunan dan ekonomi makro pada tahun perencanaan yang lalu.

Namun, orang nomor satu di kota Banjarbaru itu, menuturkan terdapat kebijakan pemerintah pusat yang turut mempengaruhi dari sisi kegiatan pembangunan yang ada di kota Banjarbaru seperti adanya kebijakan penguatan dan perangkat daerah, peningkatan sarana prasarana dan  pemberdayaan masyarakat kelurahan, pergeseran penerimaan pinjaman daerah untuk pembangunan pasar modern. “Juga kita persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dalam bentuk dana cadangan,” lanjut Nadjmi Adhani.

Menanggapi penyampaian Nadjmi, Ketua DPRD AR Iwansyah yang juga selaku pimpinan rapat mengatakan penyampaian tersebut sudah sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. “DPRD akan mengagendakan rapat-rapat pembahadan bersama tim anggaran Pemda sebelum nantinya disepakati bersama untuk menjadi dasar atau acuan dalam menyusun prioritas dan Plafon APBD tahun 2019,” katanya. (rico)